Ahok pecat dua pejabat DKI karena UPS dan anggaran siluman

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan alasannya mencopot Lasro Marbun dari jabatannya sebagai Inspektur DKI. Ahok, begitu dia disapa, menilai bahwa Larso pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan perangkat uninterruptible power supply (UPS) pada APBD-P 2014.

Sebelumnya, Larso diketahui sebelum menjabat sebagai Inspektorat DKI, Larso adalah Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Selain Larso, Ahok juga mencopot, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Andi Baso Mappapoleonro.

Dia menilai, Andi Baso juga salah satu orang yang bertanggung jawab terkait adanya anggaran siluman di pos program Bappeda DKI Jakarta.

"Pasti saudara bertanya kenapa mengganti dua itu? Karena dua itu adalah orang yang saya tidak tahu apakah terlibat atau tidak terlibat secara langsung tapi adalah orang yang langsung berhubungan UPS, Scanner, dan APBD siluman menurut saya," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Jumat (27/11).

Dengan pencopotan Larso dan Andi Baso, mantan politikus Gerindra ini ingin membuktikan bahwa dirinya tidak melindungi oknum yang terlibat dalam kasus pengadaan UPS dan anggaran siluman di Bappeda.

"Kemarin waktu saya diperiksa BPK ada kecenderungan berpikir saya memberikan jabatan ke mereka karena saya takut. Seolah-olah saya melindungi mereka. Jadi kalo saya terlibat kan meski kasih jabatan ini. Makanya sekarang saya mau buktikan hari ini. Saya copot aja," tegas Ahok usai pelantikan.

Seperti diketahui, Ahok baru saja melantik dua pejabat eselon II untuk posisi kepala inspektorat dan kepala BPLHD. Selain itu, dia juga diketahui melantik pejabat eselon III dan IV dari lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI dan Dinas Sosial DKI Jakarta.