Follow
Ahok: Pemprov DKI sudah lunasi seluruh tunggakan KJS di rumah sakit
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengklaim telah melakukan pembayaran seluruh tunggakan di rumah sakit swasta. Tunggakan ini ada karena ada warga yang menggunakan Kartu Jakarta Sehat (KJS) di sana.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui memang sempat ada tunggakan di rumah sakit swasta. Ini dikarenakan mereka menerima dan merawat pasien dengan menggunakan KJS.
"Maka dapat saya jelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyelesaikan seluruh klaim dari rumah sakit," kata Ahok dalam rapat paripurna penjelasan gubernur DKI Jakarta atas pemandangan umum fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap RAPBD DKI Jakarta 2015, di Gedung DPRD, Selasa (20/1).
-
Dimana JKN diterapkan? Menyambut pemerintahan baru, dirinya mengatakan Program JKN akan tetap menjadi prioritas, lalu diperbaiki serta disempurnakan agar penerima manfaat tetap sasaran dan memperluas jangkauan.
-
Apa saja yang dibahas BPJS Kesehatan dengan Wali Kota Balikpapan? Dalam suasana akrab, Ghufron menyampaikan apresiasinya atas komitmen Wali Kota Balikpapan dalam dukungannya kepada BPJS Kesehatan, sehingga saat ini Kota Balikpapan termasuk salah satu kota yang mendapatkan predikat Universal Health Coverage (UHC). 'Untuk capaian di Kota Balikpapan sudah bagus di 99,68 persen. Fokus utama pertemuan ini adalah membahas perkembangan apa saja yang telah BPJS Kesehatan lakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
-
Bagaimana Jokowi jaga kesehatan? Karena aktivitas sebagai Presiden yang terbilang sangat tinggi, Jokowi selalu menjaga kesehatan dan stamina tubuhnya dengan rutin mengonsumsi jamu. Tri selaku koki andalan Jokowi selalu membuat racikan jamu spesial yang terbuat dari temulawak, kunyit dan jahe. Pantas saja yaa Pak Jokowi selalu tampil prima disetiap kesempatan.
-
Kenapa program 'Kanggo Riko' dilengkapi dengan BPJS Ketenagakerjaan? 'Mulai tahun ini selain kita berikan alat usaha untuk penguatan ekonominya, kita juga lengkapi dengan BPJS ketenagakerjaan. Semoga usaha ibu-ibu semakin berkembang. Tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ,' tambah Ipuk.
-
Mengapa Indonesia masih perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan? Posisi Indonesia yang berada di peringkat 39 masih menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan, terutama dibandingkan dengan negara-negara Asia yang lebih maju seperti Taiwan dan Korea Selatan.
-
Siapa yang mendukung program JKN di Sumatera Selatan? 'Menindaklanjuti Inpres tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendukung sepenuhnya Program JKN ini. Kami memastikan agar seluruh penduduk di Provinsi Sumatera Selatan memiliki perlindungan akan jaminan kesehatan dengan telah terdaftar sebagai peserta aktif Program JKN,' ungkapnya.
Dia menambahkan, program jaminan kesehatan pemerintah pusat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah dipermudah. Kini warga Jakarta tidak perlu lagi melakukan pendaftaran di kantor BPJS.
"Sejak 1 Desember 2014 pendaftaran untuk penerima bantuan iuran daerah dapat dilakukan dari Puskesmas ke BPJS secara online dari seluruh puskesmas kecamatan dan kelurahan," ungkap mantan Bupati Belitung Timur ini.
Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, Pemprov DKI Jakarta akan menambahkan kapasitas rumah sakit kelas 3. Karena pengguna KJS hanya dapat menggunakan ruang tersebut jika melakukan rawat inap.
"Dalam rangka menambah kapasitas tempat tidur rumah sakit kelas 3 yaitu membangun RSUD Pasar Minggu, mengembangkan RSUD Budhi Asih, RSUD Tarakan dan RSUD Koja serta mengembangkan beberapa Puskesmas Kecamatan menjadi Rumah Sakit Tipe D yang memprioritaskan pada perawatan kelas tiga untuk warga kurang mampu," tutup Ahok.
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hingga 2023 BPJS Kesehatan membayar klaim ke fasilitas kesehatan sebesar 158,8 triliun.
Baca Selengkapnya
Disdik DKI Jakarta mengakui banyaknya ijazah peserta didik yang tertahan di sekolah.
Baca Selengkapnya
Seluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PNS DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
BPJS Kesehatan tidak memiliki utang di rumah sakit manapun. Sebaliknya, BPJS Kesehatan telah mampu membayar uang muka di berbagai rumah sakit.
Baca Selengkapnya
BPJS Kesehatan mengklarifikasi isu dugaan kerugian sebesar Rp20 triliun dalam penyelenggaraan Program JKN.
Baca Selengkapnya
Jokowi memastikan JKN-KIS dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk semua jenis penyakit
Baca Selengkapnya
Pembangunan puskesmas di 15 kelurahan telah masuk dalam perencanaan strategis (renstra) Dinkes DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Tim Kejati NTT berhasil mengembalikan kerugian keuangan daerah senilai Rp1,57 miliar.
Baca Selengkapnya
Pihak BPJS berupaya melakukan tuntutan perdata terhadap managemen rumah sakit untuk segera mengembalikan dana kerugian tersebut.
Baca Selengkapnya
Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25 persen.
Baca Selengkapnya
Dirut BPJS Kesehatan, Ali Ghufron menilai positif wacana kepala daerah yang ingin menggratiskan biaya BPJS Kesehatan.
Baca Selengkapnya