Ahok: Persija harus kami beli

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak memiliki saham di klub sepakbola Persija Jakarta. Padahal yang membentuk Persija menjadi perseroan terbatas adalah pemerintah daerah.

Belakangan rencananya PT Persija Jakarta akan diakuisisi, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan memiliki sahamnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan pihak manajemen Persija mengklaim tidak ada saham Pemprov DKI Jakarta sehingga tidak termasuk dalam saham milik BUMD. Akuisisi ini diperkirakan terjadi saat perubahan Persija menjadi perusahaan.

"Kenapa sih Persija dulu gak dikuasai? BUMD semua. Orang Persija dulu punya kami kok. Kenapa kasih per orangan gitu?" jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/12).

Ahok mempertanyakan, apa yang saja yang telah diperbuat pengelola PT Persija Jakarta bagi perusahaan. Bahkan sampai harus meminta modal kepada Pemprov DKI Jakarta. Ahok menegaskan, pihaknya akan membantu pendanaan bila pengelolaan diserahkan ke BUMD atau Pemprov DKI Jakarta.

"Kok bisa si A, si B kuasai saham Persija. Emang punya jasa apa dulu? Kalau kami mau keluarin duit buat Persija boleh, cuma sahamnya mana? Kalau kami yang keluarin duit, kasih kami yang kelola dong," terangnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta pernah ditawarkan untuk membeli saham PT Persija Jakarta. Namun harga saham yang ditawarkan kala itu mencapai miliaran rupiah.

Ahok menjelaskan, pengambilalihan PT Persija tidaklah mudah. Sebab penggantian nama tim tidak mungkin dilakukan, terkecuali seluruh saham dibeli Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau buat baru namanya gak bisa Persija masalahnya. Masa Persihok? Makanya tergantung semua orang Jakarta? Terima gak kalau namanya Persihok? Kan gak nerima kan. Makanya kami mesti ngotot Persija harus kami beli," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Klub Persija Jakarta Ferry Paulus membantah jika pihaknya disebut mengambil alih Persija dari Pemprov DKI Jakarta. Sebab sejak awal berdiri, tidak ada saham yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Namun, pemerintah daerah tetap mengelola Persija.

"Dari dulu gak ada (saham BUMD). Dulu anggaran Pemda banyak yang kesedot klub itu hanya sebagai pengelola," ungkapnya pekan lalu.

Dia menambahkan, pada tahun 2013 nama Sekretaris Daerah Saefullah masuk dalam komisaris PT Persija Jakarta. Namun berapa waktu belakangan, Saefullah meminta namanya untuk tidak dimasukkan ke dalam jajaran komisaris PT Persija Jakarta karena berbenturan dengan aturan.

"Tahun kemarin masih ada Saefullah sebagai komisaris. Tapi dia sendiri yang meminta untuk tidak dimasukan karena tidak izinkan atasannya. Karena tidak boleh karyawan Pemda ada di pihak swasta," ungkap Ferry.

Mengenai rencana Pemprov DKI Jakarta akan mengakuisisi PT Persija Jakarta, Ferry mengharapkan, jalan yang terbaik bagi.

"Kami menunggu realisasi kerjasama, entah bentuk penyertaan modal atau pengambil alihan-pun siap," tutupnya. (mdk/ren)