Ahok: Pindah ke kandang ayam langgar HAM, kalau ke rumah hamburger

Merdeka.com - PDIP memutuskan mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI 2017 mendatang. PDIP berpesan ada 10 poin Dasa Prasetya PDI Perjuangan yang harus dijalankan keduanya jika kembali terpilih.

Di poin ke 7, pasangan calon diminta melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta menerapkan aturan tata ruang secara konsisten. ‎Poin ini agaknya tak sejalan dengan kebijakan Ahok, sapaan Basuki, melanjutkan proyek reklamasi di teluk Jakarta.

Ahok mempertanyakan konsistensi orang-orang yang menentang reklamasi 17‎. Sebab jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, pengerukan telah terjadi di ibu kota.

Dia mencontohkan, pulau N dan Ancol yang saat ini sudah jelas-jelas melakukan reklamasi. Namun sejauh ini tidak pernah ada pihak yang mempermasalahkan pengerukan laut tersebut.

"Kamu kira Ancol sama KBN (Kawasan Briket Nusantara) termasuk Pulau N itu termasuk reklamasi apa bukan? Jawab saya dulu. Terus sekarang sungai-sungai yang di Ciliwung, Krukut semua (awalnya) 20 meter jadi 5 meter reklamasi bukan? Kok lu diem-diem aja‎," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/9).

Kemudian pada poin 10, dikatakan pasangan calon harus menegakkan hukum dengan menjunjung tinggi azas keadilan dan hak azasi manusia. Poin ini dianggap tak sesuai dengan kebijakan Ahok yang kerap menertibkan hunian liar warga miskin.

Ahok menilai tidak relevan jika kinerjanya dikaitkan pada poin itu. Sebab, dalihnya, sebelum melakukan penggusuran, pemkot terkait hingga lurah sudah memberikan peringatan.

‎"Sekarang kalau ngelanggar HAM kalau saya pindahkan Anda dari rumah ke kandang ayam melanggar HAM. Kalau dari kandang ayam saya pindahin ke rumah itu namanya hamburger," tutupnya.

Berikut 10 poin Dasa Prasetya PDI Perjuangan:

DASA PRASETYA merupakan arah umum perjuangan Partai dalam menerapkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945. Dasa Prasetya berarti sepuluh janji kesetiaan, berisi 10 (sepuluh) butir pemikiran kebangsaan mengenai usaha pemberdayaan dan pemerataan kesejahteraan Rakyat.

1. Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945, serta menjaga kebhinekaan bangsa.

2. Memperkokoh kegotong-royongan Rakyat dalam memecahkan masalah bersama.

3. Memperkuat ekonomi Rakyat melalui penataan sistem produksi, reforma agraria, pemberian proteksi, perluasan akses pasar, dan permodalan.

4. Menyediakan pangan dan perumahan yang sehat dan layak bagi Rakyat.

5. Membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagi Rakyat.

6. Memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat, dan murah.

7. Melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta menerapkan aturan tata ruang secara konsisten.

8. Mereformasi birokrasi pemerintahan dalam membangun tata pemerintahan yang baik, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

9. Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatoris dalam proses pengambilan keputusan.

10. Menegakkan hukum dengan menjunjung tinggi azas keadilan dan hak azasi manusia.