Ahok prediksi ganjil genap cuma bisa kurangi 20 persen kemacetan

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan uji coba sistem ganjil genap di sejumlah ruas jalan pada 27 Juli-26 Agustus mendatang. Sistem ini menggantikan 3 in 1 yang telah dihapus karena dianggap sebagai praktik eksploitasi anak,

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengklaim dengan aturan ini, volume kendaraan dapat berkurang hingga 20 persen. "Saya kira dengan ganjil genap ya pengalaman dunia itu paling hanya bisa kurangin 20 persen. Jadi walaupun ganjil genap ada 50 persen, praktiknya enggak mungkin bisa pas 50 persen berkurang volumenya. Paling jadi 20 persen ya, saya kira ya," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Senin (25/7).

Ahok mengatakan pengendara yang melanggar aturan ini maka akan mendapatkan teguran terlebih dahulu. Tetapi, katanya, tidak bagi mereka yang kedapatan memalsukan pelat nomor kendaraan agar bisa melintas.

Menurut Ahok, bagi warga Jakarta yang memalsukan nomor kendaraan maka bisa dikenakan sanksi pidana. "Teguran dulu sekarang. Tergantung orang beli mobilnya berapa. Kalau palsuin nanti dia pidana," tegas mantan Bupati Belitung Timur ini.

Namun, Aturan ganjil genap, dinilai Ahok belum efektif untuk mengurai kemacetan dan menekan volume kendaraan di Jakarta. Misalkan, bagi warga yang memiliki 2 mobil, mereka tetap bisa menggunakan kendaraan pribadi setiap saat asal pelat kendaraan memiliki angka genap dan ganjil.

"Kalau yang punya duit dia langsung beli 2 mobil. Jadi enggak bisa diharapkan. ganjil genap kan masih bagi rata setengah-setengah, enggak bisa diharapkan berkurang setengah. Jadi saya kira kemacetan ya mirip saja," terangnya.

Bagi Ahok opsi paling tepat adalah dengan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Dengan sistem ini, Ahok yakin kemacetan dan volume kendaraan bisa ditekan hingga 80 persen.

"Paling cocok tuh ERP, ERP kita teken sampai 80 persen juga bisa, tergantung tarif. Kalau ini ganjil-genap enggak bisa," pungkasnya. (mdk/eko)