Ahok protes anggaran belanja pegawai 24 persen ditolak Kemendagri

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri telah mengembalikan RAPBD DKI Jakarta 2015 kepada Pemprov DKI Jakarta. Salah satu hasil evaluasi adalah terlalu besarnya anggaran pembelanjaan pegawai daerah yang mencapai 24 persen.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, evaluasi ini tidak akan berpengaruh dengan rencananya menerapkan tunjangan kinerja daerah (TKD) Dinamis dan Statis. Karena dia hanya perlu mengganti nama mata anggaran.

"Gak ada masalah. TKD dinamis semua ga ada masalah. Ubah nama aja. Permendagri kan gak boleh semua gaji tunjangan melebihi 30 persen APBD, ini kan masih 24 persen ya masih jauh," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/3).

Namun, dia juga mengkritik tingginya gaji pegawai dalam APBN dibandingkan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Menurutnya ini tidak bisa menjadi panutan untuk pemerintah daerah.

"Kalau ngomong lebih tinggi pendidikan dan lain-lain, APBN juga lebih tinggi gaji. Biaya kesehatan sama gaji di APBN gede mana? Sama, seluruh Indonesia malah ada yang sampe 60-70 persen, gak boleh pake patokan itu," ungkapnya.

Menurut mantan Bupati Belitung Timur ini, ada yang keliru dalam aturan penentuan anggaran, terutama untuk pendidikan dan kesehatan. Seharusnya anggaran gaji harus berada di bawah anggaran kesehatan dan pendidikan.

"UU mengatur pendidikan 20 persen dari APBD atau APBN, lalu kenapa ada lagi yang mengatur gaji tidak boleh lebih dari 30 persen? Kamu ngerti gak? Kalo kamu pake standar pendidikan 20 persen, berarti kamu membuat standar gaji salah dong," terangnya.

"Harusnya tulis standar gaji gak boleh lebih dari 20 persen. Kalau pake standar kesehatan 10 persen, gak boleh gaji lebih dr 10 persen. Logikanya itu. Selama masih di bawah 30 persen, ya (enggak). Pokoknya bawa pulang duit gak usah pusingin nama," tutup Ahok.