Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ahok punya bukti DPRD 'main' di APBD 2014, ajak KPK & Polri selidiki

Ahok punya bukti DPRD 'main' di APBD 2014, ajak KPK & Polri selidiki Kawal APBD DKI. ©2015 kawalapbd.org

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, sudah melaporkan dugaan mark up pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di APBD DKI 2014. Tak cuma UPS, di APBD DKI juga ada anggaran pembelian tong sampah mencapai nilai Rp 5 miliar.

Untuk menyelidiki semua anggaran siluman itu, Ahok juga bakal melaporkan anggaran itu ke KPK dan Polda Metro Jaya. Termasuk situs www.kawalapbd.org.

"Banyak sekali, banyak banget. Makanya itu yang dipelajari oleh KPK. Karena Polda kan spesialis UPS supaya cepat kan. Nah ini kami juga lagi kerja sama dengan yang buat kawal APBD itu?," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/3).

Ahok sudah mengantongi siapa-siapa saja anggota dewan yang 'bermain'. Saat ditanya siapa, Ahok akan membuktikan pada waktunya.

"Itu bagian dari pokir (pokok pikiran), gue tahu siapa-siapa (legislatif) aja yang main. Cuman enggak ada bukti, yang kena SKPD. Gue punya kok, tapi gak ada bukti, ini pokirnya siapa, ini pokirnya siapa, lengkap. Berkasnya lengkap," ungkapnya.

"Kalau si ini mainnya di mana, si ini mainnya di mana. Cuman buktiinnya susah," tutupnya.

Sebelumnya, merdeka.com coba meneliti APBD DKI Jakarta 2014 dan menemukan anggaran pembelian tong sampah. Anggaran ini memiliki nilai bervariatif, mulai dari angka puluhan juta hingga miliaran.

Berikut beberapa bentuk pengadaan tong sampah pada 2014:

1. Pengadaan tong sampah pilah di lingkungan Kelurahan Pondok Kopi untuk RW 01, 03, 04, 05 dan 09 dianggarkan senilai Rp 150 juta.

2. Penyediaan tong sampah pilah di Kelurahan Kayu Manis dianggarkan senilai Rp 80 juta.

3. Pengadaan tong sampah pilah di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan dianggarkan senilai Rp 115.500.000.

4. Pengadaan tong sampah beroda tertutup Kelurahan Pela Mampang dianggarkan senilai Rp 100 juta.

5. Pengadaan tong sampah pilah di Kelurahan Cipinang Melayu dianggarkan senilai Rp 98.450.000.

6. Pengadaan tong sampah di Kelurahan Pulau Kelapa dianggarkan senilai Rp 75 juta.

7. Pengadaan dan pemasangan tong sampah sungai dianggarkan senilai Rp 3 miliar.

8. Penyediaan tong sampah/tempat sampah kebutuhan Kantor wali kota Jakarta Utara dianggarkan senilai Rp 100 juta.

9. Pengadaan tong sampah Kelurahan Pejagalan dianggarkan senilai Rp 187.500.000.

10. Pengadaan tong sampah taman dan jalur hijau senilai Rp 5 miliar.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, anggaran pengadaan tong sampah menghabiskan anggaran senilai Rp 38.854.373.225. Sedangkan Dinas Kebersihan DKI Jakarta mendapatkan anggaran Rp 2,3 triliun dalam APBD DKI Jakarta 2014.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Plafon APBD DKI 2024 Disepakati Rp81,5 Triliun, Ini Rinciannya
Plafon APBD DKI 2024 Disepakati Rp81,5 Triliun, Ini Rinciannya

BPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis

Baca Selengkapnya
Usut Korupsi Pembangunan 488 Toilet Telan Anggaran Rp96 Miliar, KPK Bentuk Tim Khusus
Usut Korupsi Pembangunan 488 Toilet Telan Anggaran Rp96 Miliar, KPK Bentuk Tim Khusus

Alex meminta masyarakat bersabar menunggu kinerja tim penyelidik yang tengah mengumpulkan bukti.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Nasib Menteri Desa Kakak Cak Imin Usai KPK 'Obok obok' Rumahnya, Gepokan Uang Tunai Disita
VIDEO: Nasib Menteri Desa Kakak Cak Imin Usai KPK 'Obok obok' Rumahnya, Gepokan Uang Tunai Disita

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita sejumlah uang tunai dan barang bukti elektronik Menteri Abdul Halim Iskandar

Baca Selengkapnya
Geledah Rumah Dinas Menteri Desa Abdul Halim Iskandar, KPK Sita Uang Tunai dan Barang Bukti Elektronik
Geledah Rumah Dinas Menteri Desa Abdul Halim Iskandar, KPK Sita Uang Tunai dan Barang Bukti Elektronik

Penyidik KPK menggeledah rumah dinas Abdul Halim Iskandar di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat lalu.

Baca Selengkapnya
FOTO: Melihat Pengolahan Limbah Alat Peraga Kampanye Didaur Ulang Jadi Kompos
FOTO: Melihat Pengolahan Limbah Alat Peraga Kampanye Didaur Ulang Jadi Kompos

Pengolahan limpah alat kampanye itu dilakukan berdasarkan jenisnya. Untuk bambu dan kayu akan didaur ulang menjadi kompos.

Baca Selengkapnya
KPK Setor Rp40,5 Miliar Uang Rampasan Rafael Alun ke Kas Negara
KPK Setor Rp40,5 Miliar Uang Rampasan Rafael Alun ke Kas Negara

KPK telah menyetorkan ke kas negara uang rampasan Rafael Alun sejumlah Rp40,5 miliar

Baca Selengkapnya
KPK Sita Uang Tunai Rp380 Juta saat Menggeledah Terkait Kasus Suap Dana Hibah DPRD Jatim
KPK Sita Uang Tunai Rp380 Juta saat Menggeledah Terkait Kasus Suap Dana Hibah DPRD Jatim

Adapun uang dan barang tersebut ditemukan penyidik di sejumlah lokasi sejak 8 Juli lalu.

Baca Selengkapnya
KPK Selidiki Kejanggalan Harta Sekda Jatim Adhy Karyono dan Sejumlah Pejabat Lain
KPK Selidiki Kejanggalan Harta Sekda Jatim Adhy Karyono dan Sejumlah Pejabat Lain

Lembaga antirasuah menyelidiki dugaan korupsi saat Adhy menjadi pejabat Kemensos.

Baca Selengkapnya
KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Disepakati Rp91,1 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya
KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Disepakati Rp91,1 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya

Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.

Baca Selengkapnya
KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Lamongan
KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Lamongan

Penggeledahan ini disebut-sebut berkaitan dengan pembangunan gedung baru Pemkab Lamongan yang telah menghabiskan anggaran hingga Rp151 miliar.

Baca Selengkapnya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya

DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.

Baca Selengkapnya
Polri Kirim Berkas Korupsi Pengadaan Barang di RSUD Surabaya Senilai Rp13 M ke Kejagung
Polri Kirim Berkas Korupsi Pengadaan Barang di RSUD Surabaya Senilai Rp13 M ke Kejagung

Pengembalian berkas, kata Trunoyudo, dilakukan setelah penyidik melengkapi semua catatan dari jaksa peneliti.

Baca Selengkapnya