Ahok punya bukti DPRD 'main' di APBD 2014, ajak KPK & Polri selidiki
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, sudah melaporkan dugaan mark up pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di APBD DKI 2014. Tak cuma UPS, di APBD DKI juga ada anggaran pembelian tong sampah mencapai nilai Rp 5 miliar.
Untuk menyelidiki semua anggaran siluman itu, Ahok juga bakal melaporkan anggaran itu ke KPK dan Polda Metro Jaya. Termasuk situs www.kawalapbd.org.
"Banyak sekali, banyak banget. Makanya itu yang dipelajari oleh KPK. Karena Polda kan spesialis UPS supaya cepat kan. Nah ini kami juga lagi kerja sama dengan yang buat kawal APBD itu?," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/3).
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
-
Siapa yang setuju dengan Ahok tentang korupsi? Perbincangan kedua tokoh tersebut turut menuai beragam tanggapan dari publik.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Apa yang dikritik Golkar dari Anies soal Pilgub DKI? Dia mempertanyakan, apakah ada partai yang mau mengusung Anies di Pilgub Jakarta.
Ahok sudah mengantongi siapa-siapa saja anggota dewan yang 'bermain'. Saat ditanya siapa, Ahok akan membuktikan pada waktunya.
"Itu bagian dari pokir (pokok pikiran), gue tahu siapa-siapa (legislatif) aja yang main. Cuman enggak ada bukti, yang kena SKPD. Gue punya kok, tapi gak ada bukti, ini pokirnya siapa, ini pokirnya siapa, lengkap. Berkasnya lengkap," ungkapnya.
"Kalau si ini mainnya di mana, si ini mainnya di mana. Cuman buktiinnya susah," tutupnya.
Sebelumnya, merdeka.com coba meneliti APBD DKI Jakarta 2014 dan menemukan anggaran pembelian tong sampah. Anggaran ini memiliki nilai bervariatif, mulai dari angka puluhan juta hingga miliaran.
Berikut beberapa bentuk pengadaan tong sampah pada 2014:
1. Pengadaan tong sampah pilah di lingkungan Kelurahan Pondok Kopi untuk RW 01, 03, 04, 05 dan 09 dianggarkan senilai Rp 150 juta.
2. Penyediaan tong sampah pilah di Kelurahan Kayu Manis dianggarkan senilai Rp 80 juta.
3. Pengadaan tong sampah pilah di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan dianggarkan senilai Rp 115.500.000.
4. Pengadaan tong sampah beroda tertutup Kelurahan Pela Mampang dianggarkan senilai Rp 100 juta.
5. Pengadaan tong sampah pilah di Kelurahan Cipinang Melayu dianggarkan senilai Rp 98.450.000.
6. Pengadaan tong sampah di Kelurahan Pulau Kelapa dianggarkan senilai Rp 75 juta.
7. Pengadaan dan pemasangan tong sampah sungai dianggarkan senilai Rp 3 miliar.
8. Penyediaan tong sampah/tempat sampah kebutuhan Kantor wali kota Jakarta Utara dianggarkan senilai Rp 100 juta.
9. Pengadaan tong sampah Kelurahan Pejagalan dianggarkan senilai Rp 187.500.000.
10. Pengadaan tong sampah taman dan jalur hijau senilai Rp 5 miliar.
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, anggaran pengadaan tong sampah menghabiskan anggaran senilai Rp 38.854.373.225. Sedangkan Dinas Kebersihan DKI Jakarta mendapatkan anggaran Rp 2,3 triliun dalam APBD DKI Jakarta 2014.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis
Baca SelengkapnyaAlex meminta masyarakat bersabar menunggu kinerja tim penyelidik yang tengah mengumpulkan bukti.
Baca SelengkapnyaPenyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita sejumlah uang tunai dan barang bukti elektronik Menteri Abdul Halim Iskandar
Baca SelengkapnyaPenyidik KPK menggeledah rumah dinas Abdul Halim Iskandar di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat lalu.
Baca SelengkapnyaPengolahan limpah alat kampanye itu dilakukan berdasarkan jenisnya. Untuk bambu dan kayu akan didaur ulang menjadi kompos.
Baca SelengkapnyaKPK telah menyetorkan ke kas negara uang rampasan Rafael Alun sejumlah Rp40,5 miliar
Baca SelengkapnyaAdapun uang dan barang tersebut ditemukan penyidik di sejumlah lokasi sejak 8 Juli lalu.
Baca SelengkapnyaLembaga antirasuah menyelidiki dugaan korupsi saat Adhy menjadi pejabat Kemensos.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan ini disebut-sebut berkaitan dengan pembangunan gedung baru Pemkab Lamongan yang telah menghabiskan anggaran hingga Rp151 miliar.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaPengembalian berkas, kata Trunoyudo, dilakukan setelah penyidik melengkapi semua catatan dari jaksa peneliti.
Baca Selengkapnya