Ahok rencanakan tarif ERP Rp 30.000-Rp 100.000
Merdeka.com - Meski sudah diuji coba, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum menentukan tarif Electronic Road Pricing (ERP). Hanya saja, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah punya rencana menentukan besaran tarif sekitar Rp 30.000 sampai Rp 100.000.
"Harga bisa dari Rp 30.000 sampai Rp 100.000, biarin aja. Kalau Rp 30.000 masih banyak, ya naikin Rp 50.000. Kalau masih banyak juga ya naikin 100 ribu. Sampai pada kapok dan pindah naik bus," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/6).
Ahok, sapaannya, tak takut dengan pihak-pihak yang coba melakukan kecurangan dengan bila sistem ini diterapkan. Sebab masyarakat yang menggunakan jalur alternatif tetap akan masuk ke jalur utama yang dipasangi ERP.
-
Siapa yang terancam diblokir Kominfo? Dari enam Online Travel Agent (OTA) yang terancam diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kabar terbarunya sudah ada tiga penyelenggara sistem elektronik (PSE) asing yang telah mendaftar.
-
Kenapa Mobil Ketek dilarang beroperasi? Hal yang menjadi pertimbangan dilarangnya Mobil Ketek beroperasi adalah faktor keamanan dan kenyamanan penumpang.
"Dia keluar juga kan ketangkap. Misalnya dia masuk dari tengah nih. Kalau enggak dicas, kan dia ada hitungan berapa menit, nanti ketangkap lagi. Lalu gimana cara ngontrolnya, gampang, saya blokir saja STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kamu enggak bisa bayar," tegasnya.
Mengenai uji coba yang baru dilakukan kemarin, dari laporan yang diterima Ahok sejauh ini cukup baik, karena sistem yang dibangun sudah dapat mendeteksi kendaraan yang melintas. Kini, lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta terus mempersiapkan solusi untuk masyarakat yang meninggalkan kendaraan mereka. (mdk/lia)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok bahkan mengomentari kebijakan Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan terkait pergantian nama jalan di ibu kota.
Baca SelengkapnyaMenurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca SelengkapnyaAhok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!
Baca SelengkapnyaSyafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca SelengkapnyaPelajari cara memblokir STNK mobil secara online setelah menjual kendaraan untuk hindari pajak progresif dan masalah tilang.
Baca SelengkapnyaKasus Pemalsuan Pelat Khusus ZZ Terbongkar: Harga Paling Murah Rp55 Juta, Pelanggan Mobil Mewah Rp5 M
Baca SelengkapnyaPraktik tersebut dengan cara orang yang mengajukan SIM sengaja diluluskan meski tidak lulus.
Baca SelengkapnyaPolri menegaskan semua anggota harus menjaga komitmen Korps Bhayangkara yang tidak membiarkan anggota menyalahgunakan wewenangnya dan membantu sindikat.
Baca SelengkapnyaPenilangan kendaraan tak lolos uji emisi untuk membantu mengurangi polusi udara di Jabodetabek.
Baca SelengkapnyaLarangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik sudah diatur di dalam kebijakan yang ada.
Baca SelengkapnyaMantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik langkah Pemerintah Provinsi Jakarta terkait penonaktifan puluhan ribu NIK KTP
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan kendaraan yang berusia di atas tiga tahun menjadi target razia uji emisi.
Baca Selengkapnya