Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ahok rencanakan tarif ERP Rp 30.000-Rp 100.000

Ahok rencanakan tarif ERP Rp 30.000-Rp 100.000 ERP. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Meski sudah diuji coba, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum menentukan tarif Electronic Road Pricing (ERP). Hanya saja, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah punya rencana menentukan besaran tarif sekitar Rp 30.000 sampai Rp 100.000.

"Harga bisa dari Rp 30.000 sampai Rp 100.000, biarin aja. Kalau Rp 30.000 masih banyak, ya naikin Rp 50.000. Kalau masih banyak juga ya naikin 100 ribu. Sampai pada kapok dan pindah naik bus," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/6).

Ahok, sapaannya, tak takut dengan pihak-pihak yang coba melakukan kecurangan dengan bila sistem ini diterapkan. Sebab masyarakat yang menggunakan jalur alternatif tetap akan masuk ke jalur utama yang dipasangi ERP.

"Dia keluar juga kan ketangkap. Misalnya dia masuk dari tengah nih. Kalau enggak dicas, kan dia ada hitungan berapa menit, nanti ketangkap lagi. Lalu gimana cara ngontrolnya, gampang, saya blokir saja STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kamu enggak bisa bayar," tegasnya.

Mengenai uji coba yang baru dilakukan kemarin, dari laporan yang diterima Ahok sejauh ini cukup baik, karena sistem yang dibangun sudah dapat mendeteksi kendaraan yang melintas. Kini, lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta terus mempersiapkan solusi untuk masyarakat yang meninggalkan kendaraan mereka. (mdk/lia)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ahok Bicara soal Pemimpin Jakarta dan Solusi Atasi Kemacetan
Ahok Bicara soal Pemimpin Jakarta dan Solusi Atasi Kemacetan

Ahok bahkan mengomentari kebijakan Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan terkait pergantian nama jalan di ibu kota.

Baca Selengkapnya
Ahok Sebut Penertiban Juru Parkir Liar Terkendala di Pemda, Diduga Ada Pembagian Uang
Ahok Sebut Penertiban Juru Parkir Liar Terkendala di Pemda, Diduga Ada Pembagian Uang

Menurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.

Baca Selengkapnya
Ahok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!
Ahok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!

Ahok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!

Baca Selengkapnya
Ahok Blak-Blakan Ada Orang Pemda di Balik Parkir Liar, Ini Respons Kadishub Jakarta
Ahok Blak-Blakan Ada Orang Pemda di Balik Parkir Liar, Ini Respons Kadishub Jakarta

Syafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.

Baca Selengkapnya
Mengapa Harus Memblokir STNK Setelah Menjual Kendaraan? Ini Cara Efektifnya
Mengapa Harus Memblokir STNK Setelah Menjual Kendaraan? Ini Cara Efektifnya

Pelajari cara memblokir STNK mobil secara online setelah menjual kendaraan untuk hindari pajak progresif dan masalah tilang.

Baca Selengkapnya
Kasus Pemalsuan Pelat Khusus ZZ Terbongkar: Harga Paling Murah Rp55 Juta, Pelanggan Mobil Mewah Rp5 M
Kasus Pemalsuan Pelat Khusus ZZ Terbongkar: Harga Paling Murah Rp55 Juta, Pelanggan Mobil Mewah Rp5 M

Kasus Pemalsuan Pelat Khusus ZZ Terbongkar: Harga Paling Murah Rp55 Juta, Pelanggan Mobil Mewah Rp5 M

Baca Selengkapnya
Jenderal Bintang Dua Bongkar Praktik Kejar Target Lewat ‘Jualan’ SIM
Jenderal Bintang Dua Bongkar Praktik Kejar Target Lewat ‘Jualan’ SIM

Praktik tersebut dengan cara orang yang mengajukan SIM sengaja diluluskan meski tidak lulus.

Baca Selengkapnya
Polri Ultimatum Anggota Terlibat Sindikat Pemalsuan Pelat Khusus: Tak Ada Lagi Toleransi!
Polri Ultimatum Anggota Terlibat Sindikat Pemalsuan Pelat Khusus: Tak Ada Lagi Toleransi!

Polri menegaskan semua anggota harus menjaga komitmen Korps Bhayangkara yang tidak membiarkan anggota menyalahgunakan wewenangnya dan membantu sindikat.

Baca Selengkapnya
Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi Ditilang Mulai 26 Agustus, Ini Besaran Denda untuk Motor dan Mobil
Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi Ditilang Mulai 26 Agustus, Ini Besaran Denda untuk Motor dan Mobil

Penilangan kendaraan tak lolos uji emisi untuk membantu mengurangi polusi udara di Jabodetabek.

Baca Selengkapnya
ASN DKI Jakarta Dilarang Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran, Ini Sanksi Diterima Jika Melanggar
ASN DKI Jakarta Dilarang Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran, Ini Sanksi Diterima Jika Melanggar

Larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik sudah diatur di dalam kebijakan yang ada.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ahok Kritik Kebijakan Penonaktifan NIK KTP Jakarta Bikin Repot Banyak Orang
VIDEO: Ahok Kritik Kebijakan Penonaktifan NIK KTP Jakarta Bikin Repot Banyak Orang

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik langkah Pemerintah Provinsi Jakarta terkait penonaktifan puluhan ribu NIK KTP

Baca Selengkapnya
FOTO: Kendaraan di Atas Usia 3 Tahun Jadi Target Razia Uji Emisi
FOTO: Kendaraan di Atas Usia 3 Tahun Jadi Target Razia Uji Emisi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan kendaraan yang berusia di atas tiga tahun menjadi target razia uji emisi.

Baca Selengkapnya