Ahok sayangkan Rizal keburu dicopot sebelum jelaskan soal reklamasi

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, permasalahan reklamasi bukan berarti selesai setelah Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman digantikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Basuki atau akrab disapa Ahok menjelaskan, keputusan akhir Rizal Ramli untuk menghentikan Pulau G tidak memiliki alasan.

Bahkan setelah ada hasil rekomendasi dari komite bersama di mana terdapat tiga kementerian yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kemenko Kemaritiman dan Pemprov DKI Jakarta.

"Saya pikir soal reklamasi bukan soal Luhut atau siapa. Ini ya dibawa ke ratas (rapat terbatas dengan Presiden Jokowi) saja iya kan? Kan kalau harapan saya jelas kok, kalau saya bisa batalin Keppres justru lebih senang," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/7).

Mantan Bupati Belitung Timur ini menyayangkan, belum mendapat penjelasan mengapa Pulau G harus diberhentikan oleh Rizal Ramli. Ternyata Rizal Ramli sudah diganti.

"Di komite itu tidak pernah berubah kok. Itu kan putusan lisan (Rizal Ramli) di media. Saya mau tahu pernah ada putusan tertulis enggak?" terangnya.

Ahok mengungkapkan, sebenarnya dirinya lebih senang jika ternyata reklamasi harus dihentikan digarap pengembang. Alasannya pengelolaan pulau tersebut nantinya dapat dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta bukan pengembang.

"Aku mau caplok. Ngapain bagi 30-70 sama orang. Makan 100 persen aja. kita punya PT kok. DKI punya 24 PT. Saya pengusaha loh, mantannya. Pengusaha ini. Saya lebih ngerti bisnis. Sederhana aja," tutupnya.

Sebelumnya, Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta ternyata tidak pernah merekomendasikan penghentian kegiatan pembangunan pulau reklamasi Pulau G.

Salah satu anggota Komite yang juga Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuti Kusumawati mengatakan, rekomendasi komite menyatakan perlu adanya redesain terhadap 14 pulau reklamasi, tak terkecuali pulau G.

"Jadi tetap bisa dilanjutkan cuma harus diredesain," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/7). (mdk/eko)