Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ahok sebut ada unsur politis isu jutaan ikan mati karena reklamasi

Ahok sebut ada unsur politis isu jutaan ikan mati karena reklamasi Ahok. ©2015 merdeka.com/fikri faqih

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menduga ada unsur politisi di balik pandangan sejumlah pihak yang mengatakan bahwa matinya jutaan ikan di Pantai Ancol pada Sabtu, (30/11) karena proyek reklamasi. Sebelumnya, 1000 warga Teluk Jakarta direncanakan akan menggelar aksi Rakyat Muara Angke Tolak Reklamasi.

Ahok mengklaim, reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta itu sudah dikaji Kementerian Lingkungan Hidup sejak tahun 1995. Selain itu, payung hukumnya pun sudah kuat yakni berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

"Saya menyampaikan ini berdasarkan hukum. Hukum ini juga bukan saya yang ngarang. Dari tahun 1995, nah kalau menurut saya ini jadi politis. Seolah-olah izin pulau saya yang berikan, mesti saya tutup. Saya bisa melawan enggak Keppres yang dulu semua? Itu aja logikanya," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Rabu (2/12).

Seperti diketahui, proyek reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta terdiri dari 17 pulau, reklamasi ini dinamakan pulau A sampai Pulau Q. 17 Pulau ini terbentang dari wilayah Jakarta Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sampai wilayah Jakarta timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi. (mdk/eko)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ridwan Kamil: Reklamasi di Utara Jadi Masa Depan Jakarta
Ridwan Kamil: Reklamasi di Utara Jadi Masa Depan Jakarta

RK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Fokus ke Hal Ini Demi Putus Rantai Perbudakan Nelayan
Pemerintah Fokus ke Hal Ini Demi Putus Rantai Perbudakan Nelayan

Para nelayan diiming-iming gaji besar dibandingkan fokus terhadap keterampilan melaut.

Baca Selengkapnya
Menteri KKP Sebut Pelaku Maling Ikan Punya Rumah di Pantai Indah Kapuk
Menteri KKP Sebut Pelaku Maling Ikan Punya Rumah di Pantai Indah Kapuk

Pelaku ilegal fishing itu bahkan mengakali perizinan dengan mengajukan izin ke pemerintah daerah.

Baca Selengkapnya
CEK FAKTA: Heboh Ikan Mati di Tuban, Gara-Gara Terkontaminasi Limbah Nuklir?
CEK FAKTA: Heboh Ikan Mati di Tuban, Gara-Gara Terkontaminasi Limbah Nuklir?

Nelayan penangkap ikan, Sutrisno, menceritakan kronologi saat proses penangkapan ikan tersebut.

Baca Selengkapnya
Air Sungai Cileungsi Menghitam dan Berbau Busuk, Ratusan Ikan Mati
Air Sungai Cileungsi Menghitam dan Berbau Busuk, Ratusan Ikan Mati

Pemerintah diminta tegas terhadap pabrik yang mencemari Sungai Cileungsi.

Baca Selengkapnya
Beda Raport Kebebasan Berpendapat Era SBY dan Jokowi selama 10 Tahun Berkuasa
Beda Raport Kebebasan Berpendapat Era SBY dan Jokowi selama 10 Tahun Berkuasa

Suarlin menjelaskan ada dua indikator penilaian dalam pemenuhan HAM.

Baca Selengkapnya
2.068 Hektare Lahan di Ibu Kota Nusantara Masih Bermasalah, Menteri AHY Belum Mau Terbitkan Sertifikat
2.068 Hektare Lahan di Ibu Kota Nusantara Masih Bermasalah, Menteri AHY Belum Mau Terbitkan Sertifikat

AHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.

Baca Selengkapnya
Ahok Klaim Beri Masukan untuk Pembangunan IKN tapi Tak Dijalankan Jokowi
Ahok Klaim Beri Masukan untuk Pembangunan IKN tapi Tak Dijalankan Jokowi

Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Ahok Bicara Pemimpin Jakarta, Pengamat Nilai Cek Ombak Jelang Pilgub 2024
Ahok Bicara Pemimpin Jakarta, Pengamat Nilai Cek Ombak Jelang Pilgub 2024

Persoalan di Jakarta menjadi konten perdana yang diunggah Ahok di 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Terbitkan Aturan Khusus Reklamasi Tambang di Kawasan IKN
Pemerintah Bakal Terbitkan Aturan Khusus Reklamasi Tambang di Kawasan IKN

Horas menambahkan aturan tersebut dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP.

Baca Selengkapnya
KKP Musnahkan 1,7 Ton Obat Ikan Tak Terdaftar & Belasan Alat Tangkap Merusak
KKP Musnahkan 1,7 Ton Obat Ikan Tak Terdaftar & Belasan Alat Tangkap Merusak

Ditjen PSDKP, kata Adin, juga memusnahkan ikan yang membahayakan dan/atau yang merugikan jenis aligator.

Baca Selengkapnya