Ahok sebut banyak pejabat DKI nilainya C, D dan E
Merdeka.com - Sejumlah kepala suku dinas (Kasudin) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mulai ketahuan melakukan praktik korupsi. Mereka kini sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Ada yang terjerat kasus korupsi perizinan seperti Kasudin Tata Ruang Jakarta Selatan, Raden Suprapto. Selain Raden, beberapa waktu lalu Kasudin Kominfo Jakarta Pusat juga ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan CCTV di Monas.
Bagi pejabat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, mereka terancam dicopot. Namun, untuk mencari penggantinya tidaklah mudah.
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Kenapa Ahok ingin jadi pejabat? Pesan Sang Ayah Pengalaman sering diperas oknum pejabat membuatnya terobsesi ingin menjadi pejabat. Ditambah pesan dari sang ayah sebelum meninggal. Pesan ini juga mendorongnya untuk jadi pejabat yang jujur dan membawa perubahan positif.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Apa yang dikritik Golkar dari Anies soal Pilgub DKI? Dia mempertanyakan, apakah ada partai yang mau mengusung Anies di Pilgub Jakarta.
-
Mengapa seleksi Akpol NTT dikritik? Menurut Ombudsman NTT Darius Beda Daton, pihaknya tidak dilibatkan dalam seleksi sehingga kurang tahu proses awalnya seperti apa. Namun dia menilai jika Catar Akpol NTT diisi orang luar, untuk apa seleksi dilakukan di sini.'Kami tidak dilibatkan sejak awal seleksi sehingga kurang tahu proses awalnya seperti apa. Biasanya melibatkan pengawas eksternal dalam seleksi seperti ini agar transparan,' ujarnya, Sabtu (6/7).
-
Siapa yang diperiksa di Kejagung? Gimmick Sandra Dewi Saat Diperiksa Kasus Korupsi Suami di Kejagung Tidak banyak ucapan yang dilontarkan Sandra sebelum menjalani pemeriksaan. Sejumlah gimmick banyak terjadi selama pemeriksaan Aktris Sandra Dewi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022 yang menyeret suaminya, Harvey Moeis, Kamis (4/4).
"Makanya kita mesti seleksi. Itu kesulitan kita. Kita tidak mau ganti orang sembarangan kan. Kita mesti tes, dan rata-rata nilainya di C, D, E lagi," kata Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Kamis (31/10).
Karena itu, Ahok kemungkinan akan mencari pejabat yang sudah pernah mengikuti lelang jabatan. "Tapi hasil lelang kan masih banyak yang pas-pasan. Yang pertama sudah bagus. Yang kedua, rata-rata mainnya di C, D, E," ujarnya.
Ia memperkirakan pada Desember nanti akan mengangkat pejabat baru untuk menggantikan pejabat yang terjerat kasus korupsi. "Kita juga enggak pengen anggaran keserapnya masalah. Makanya kita atur," katanya. (mdk/has)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kekosongan jabatan itu ditargetkan terisi Agustus 2023.
Baca SelengkapnyaJabatan kosong di lingkungan Pemprov DKI kini diisi kepada pelaksana tugas (Plt).
Baca SelengkapnyaPercepatan penempatan pejabat definitif ini dilakukan guna mendorong pelayanan lebih optimal.
Baca SelengkapnyaPDIP Jakarta telah mengirimkan surat rekomendasi bakal calon gubernur untuk Pilkada Jakarta 2024 ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.
Baca SelengkapnyaSyafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca SelengkapnyaSampai saat ini nama Ahok juga masih menjadi pertimbangan bagi PDIP untuk di Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaAhok di mata Said Abdullah adalah sosok pemimpin yang bekerja dengan sangat baik selama memimpin Jakarta.
Baca SelengkapnyaSatreskrim Polrestabes Makassar menetapkan dua lagi tersangka kasus joki CPNS Kemenkumham. Dua tersangka baru yakni AL dan S.
Baca Selengkapnya10 Capim KPK itu tinggal menunggu pinangan Presiden Jokowi sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan fit and proper test.
Baca SelengkapnyaSepuluh orang tersebut dinyatakan lolos seleksi wawancara dan tes kesehatan jasmani rohani.
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan DKI Jakarta telah mengirimkan surat rekomendasi bakal calon gubernur untuk Pilkada Jakarta 2024 ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.
Baca SelengkapnyaSetelah dinyatakan lolos tes profile assessment, selanjutnya 20 peserta tersebut akan mengikuti tes wawancara yang dilaksanakan pada 17-18 September 2024.
Baca Selengkapnya