Follow
Ahok sebut DPRD DKI ulur pembahasan RAPBD 2015 biar tak jadi Perda
Merdeka.com - Pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2015 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta berakhir deadlock. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya sudah menduga hasil tersebut.
Basuki atau akrab disapa Ahok mengatakan, skenario deadlock ini untuk menjaga gengsi anggota legislatif. Sebab, jika menggunakan Peraturan Daerah (Perda) untuk meresmikan RAPBD DKI Jakarta 2015 maka hak angket tidak relevan lagi.
"Ini memang sudah saya duga sejak awal tidak mungkin jadi Perda. Karena ini gengsi. Kalau ini jadi Perda, hak angket ke saya masih relevan gak? Tidak relevan. Saya sudah duga, mereka ngulur-ngulur supaya ini tidak jadi Perda," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (23/3).
-
Bagaimana DPR menilai proses hukum Kejagung? Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa.
-
Bagaimana proses sidang sengketa Pileg PSI? Posisinya digantikan sementara Hakim Guntur Hamzah.'Kenapa ini didahulukan, karena menyangkut pihak terkait PSI maka ada hakim konstitusi yang mestinya di panel tiga untuk perkara ini tidak bisa menghadiri, oleh karena itu sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof Guntur Hamzah,' kata Hakim Arief Hidayat di Gedung MK, Senin (29/4).
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
DPK itu apa? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus.
-
Bagaimana Ahok memulai karier politik? Ahok pun memutuskan untuk masuk ke politik. Ia memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta setelah terpilih pada tahun 2004.
-
Bagaimana proses Pilkada dilakukan? Pilkada artinya adalah suatu proses pemilihan umum yang dilakukan untuk memilih kepala daerah, seperti gubernur, bupati, atau wali kota di Indonesia. Proses ini merupakan bagian dari sistem demokrasi yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam memilih pemimpin yang akan memimpin daerah mereka. Pilkada dilaksanakan secara berkala dan melibatkan pemilih terdaftar yang memenuhi syarat untuk memberikan suara.
Dugaan tersebut semakin diperkuat setelah mantan Bupati Belitung Timur ini mendapatkan pernyataan dari anggota dewan. Padahal sebelumnya, Ketua Banggar Prasetyo Edi Marsudi sudah sepakat untuk menggunakan RAPBD DKI Jakarta 2015.
Basuki atau akrab disapa Ahok menduga ada permainan politik antara anggota dewan sehingga berujung dengan penggunaan plafon anggaran APBD DKI Jakarta 2014 sebesar Rp 72,08 triliun.
"Sampai semalam secara lisan dapat telepon DPRD menolak untuk Perda, padahal seharusnya ini bukan proses politik lagi. Ini sudah proses administrasi. 13 orang dari Banggar yang hadir. Ketua Banggar dari Ketua DPRD ditambah satu fraksi harusnya sudah jadi Perda," tutupnya.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca Selengkapnya
DPR berharap dengan adanya RUU ini nantinya Pilkada berjalan dengan lancar.
Baca Selengkapnya
Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca Selengkapnya
"Sahabat seperjuangan, aksi hari ini tanggal 23 Agustus di DPR RI dan KPU, kita tunda dulu," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal
Baca Selengkapnya
Komentar Anies Baswedan soal draf UU DKJ yang mengatur gubernur Jakarta ditunjuk presiden
Baca Selengkapnya
Rapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.
Baca Selengkapnya
Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca Selengkapnya
Mahfud MD kesal dengan langkah Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ngebut bahas RUU Pilkada setelah adanya putusan MK
Baca Selengkapnya
Dasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca Selengkapnya
Jokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.
Baca Selengkapnya
DPR membuka peluang mengikuti putusan MK terkait aturan Pilkada.
Baca Selengkapnya