Follow
Ahok sebut KIP tidak berlaku bagi warga Jakarta pemilik KJP
Merdeka.com - Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dilaunching di beberapa kantor pos di Jakarta hari ini membuat publik bertanya apakah yang sudah mendapat Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan mendapatkan (KIP) juga.
Menurut Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), KJP hanya untuk Jakarta. Yang sudah mendapatkan KJP tidak akan mendapat KIP. Tidak boleh double agar dana yang disalurkan untuk KIP bisa menyeluruh.
Mengenai pendataan, Ahok memastikan Jakarta akan masuk pendataan juga. Namun anggarannya dibedakan.
-
Apa itu KIP? KIP merupakan kartu yang diberikan kepada siswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan manfaat PIP. Penerima KIP berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan yang dapat digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah, transportasi, uang saku, dan biaya les tambahan.
-
Dimana wilayah KIPP di IKN? Akan ada 9 Wilayah Pembangunan (WP) di IKN dan nomor 1 adalah wilayah KIPP yang kami fokuskan saat ini dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024.
-
Apa itu Program Indonesia Pintar? Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan inisiatif bantuan pendidikan yang diadministrasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk mendukung siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
-
Kenapa cek KIP penting? Kemudahan dalam mengecek status penerima, saldo, dan pencairan dana KIP melalui berbagai metode akan sangat membantu para penerima manfaat program ini.
-
Mengapa IKN perlu membangun kota cerdas? Penerapan kota cerdas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lewat akses yang lebih baik terhadap layanan dan kapasitas publik, lingkungan bersih dan aman, kapasitas penguasaan dan pengembangan teknologi.
"Sama seperti BPJS. BPJS Jakarta kan tidak memakai BPJS Pusat," ujarnya.
Berdasarkan agenda, besok akan diadakan Rapat Koordinasi Nasional bersama seluruh gubernur dan kapolda di istana dengan pembahasan mengenai KIP dan KIS.
KIP dan KIS diutamakan untuk daerah lain. Sementara itu KJP akan dialihfungsikan menjadi beasiswa karena dinilai tidak efektif. Datanya lebih valid dan lebih tepat sasaran karena didapat dari guru dan kepala sekolah.
"Kalo guru dan kepala sekolah gag bener, masih nipu, kirim aja ngurus taman," tutup Ahok.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ahok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!
Baca Selengkapnya
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik langkah Pemerintah Provinsi Jakarta terkait penonaktifan puluhan ribu NIK KTP
Baca Selengkapnya
warga yang merasa dirugikan atas penonaktifan NIK pun bisa mengajukan keberatan.
Baca Selengkapnya
Respons Heru Budi soal penonaktifan NIK warga Jakarta dikritik Ahok
Baca Selengkapnya
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Anies menilai aturan baru yang dibuat punya dampak langsung ke warga Jakarta.
Baca Selengkapnya
Anies menjelaskan, tujuan kebijakan itu untuk memberikan kesempatan warga DKI Jakarta memiliki tempat tinggal.
Baca Selengkapnya
Gibran menampung masukan dari semua pihak. Dia mempersilakan jika ada pihak yang berbeda pendapat.
Baca Selengkapnya
Dia memikirkan nasib warga khususnya di Kampung Bayam.
Baca Selengkapnya
PKS menolak wacana tersebut karena dibuat secara terburu-buru dan tanpa kajian mendalam.
Baca Selengkapnya
Plt Kadisdik DKI Purwosusilo mengaku bakal akan konsekuensi jika rencana sekolah gratis diterapkan
Baca Selengkapnya
PKB tidak ada perubahan sikap terhadap IKN, meski Cak Imin menjadi Cawapres dari Anies.
Baca Selengkapnya