Follow
Ahok sebut KIP tidak berlaku bagi warga Jakarta pemilik KJP
Merdeka.com - Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dilaunching di beberapa kantor pos di Jakarta hari ini membuat publik bertanya apakah yang sudah mendapat Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan mendapatkan (KIP) juga.
Menurut Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), KJP hanya untuk Jakarta. Yang sudah mendapatkan KJP tidak akan mendapat KIP. Tidak boleh double agar dana yang disalurkan untuk KIP bisa menyeluruh.
Mengenai pendataan, Ahok memastikan Jakarta akan masuk pendataan juga. Namun anggarannya dibedakan.
-
Dimana wilayah KIPP di IKN? Akan ada 9 Wilayah Pembangunan (WP) di IKN dan nomor 1 adalah wilayah KIPP yang kami fokuskan saat ini dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024.
-
Apa itu Program Indonesia Pintar? Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.
-
Mengapa IKN perlu membangun kota cerdas? Penerapan kota cerdas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lewat akses yang lebih baik terhadap layanan dan kapasitas publik, lingkungan bersih dan aman, kapasitas penguasaan dan pengembangan teknologi.
-
Bagaimana Kemendikbudristek pulihkan sistem KIP Kuliah? 'Kami berupaya sesegera mungkin untuk memulihkan layanan KIP Kuliah berdasarkan data cadangan yang kami simpan di pusat data Kemendikbudristek. Koordinasi erat dengan perguruan tinggi juga terus kami lakukan untuk menjamin hak mahasiswa penerima KIP Kuliah on going dan pendaftar KIP Kuliah baru,' katanya.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Apa itu KTP Sakti? 'Jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu per satu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,' ujar Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12). Ganjar berbicara apabila KTP Sakti ini mempresentasikan sebuah kartu yang dipegang masyarakat untuk mendapatkan akses program.
"Sama seperti BPJS. BPJS Jakarta kan tidak memakai BPJS Pusat," ujarnya.
Berdasarkan agenda, besok akan diadakan Rapat Koordinasi Nasional bersama seluruh gubernur dan kapolda di istana dengan pembahasan mengenai KIP dan KIS.
KIP dan KIS diutamakan untuk daerah lain. Sementara itu KJP akan dialihfungsikan menjadi beasiswa karena dinilai tidak efektif. Datanya lebih valid dan lebih tepat sasaran karena didapat dari guru dan kepala sekolah.
"Kalo guru dan kepala sekolah gag bener, masih nipu, kirim aja ngurus taman," tutup Ahok.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ahok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!
Baca Selengkapnya
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik langkah Pemerintah Provinsi Jakarta terkait penonaktifan puluhan ribu NIK KTP
Baca Selengkapnya
warga yang merasa dirugikan atas penonaktifan NIK pun bisa mengajukan keberatan.
Baca Selengkapnya
Respons Heru Budi soal penonaktifan NIK warga Jakarta dikritik Ahok
Baca Selengkapnya
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Anies menilai aturan baru yang dibuat punya dampak langsung ke warga Jakarta.
Baca Selengkapnya
Anies menjelaskan, tujuan kebijakan itu untuk memberikan kesempatan warga DKI Jakarta memiliki tempat tinggal.
Baca Selengkapnya
Gibran menampung masukan dari semua pihak. Dia mempersilakan jika ada pihak yang berbeda pendapat.
Baca Selengkapnya
Dia memikirkan nasib warga khususnya di Kampung Bayam.
Baca Selengkapnya
PKS menolak wacana tersebut karena dibuat secara terburu-buru dan tanpa kajian mendalam.
Baca Selengkapnya
Plt Kadisdik DKI Purwosusilo mengaku bakal akan konsekuensi jika rencana sekolah gratis diterapkan
Baca Selengkapnya
PKB tidak ada perubahan sikap terhadap IKN, meski Cak Imin menjadi Cawapres dari Anies.
Baca Selengkapnya