Ahok sebut operasi yustisi agar pendatang tak gelandangan

Merdeka.com - Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemprov DKI akan menggelar operasi yustisi pascaLebaran. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan, kegiatan ini bukan bukan untuk merazia dengan memberikan sanksi denda kepada mereka yang terjaring.

"Kita operasi yustisi itu sifatnya bukan razia untuk kasih denda orang. Kita cuma mau ingatkan, kalau Anda mau di Jakarta, harus punya usaha dan tempat tinggal, biar kita kasih KTP Jakarta," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/7).

Ahok menjelaskan, mengacu pada Undang-undang Kependudukan yang baru dengan e-KTP, tidak ada lagi perbedaan nomor KTP bagi semua penduduk di Indonesia. Hanya tinggal mengganti alamat tinggal saja jika mereka pindah domisili.

"Makanya tidak ada lagi istilah daerah manapun yang tertutup. Jadi semua daerah, dari Sabang sampai Merauke, betul-betul semua orang bisa bebas ke mana saja, cuma perlu lapor," ujar Ahok.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) DKI Edison Sianturi, berkomitmen akan menggelar operasi yustisi kependudukan pada 7 Agustus mendatang. Dirinya menyebut, hal itu guna membendung arus urbanisasi warga desa ke kota, yang selalu ramai pasca lebaran.

Dalam hal ini, Edison menjelaskan, bukan berarti Pemerintah Provinsi DKI melarang untuk warga desa memasuki Ibu Kota. Hanya saja, ada baiknya jika sebelum masuk Jakarta, warga desa itu memiliki keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di kota.

"Batas waktunya 14 hari setelah mereka ada di Jakarta. Tepatnya, 14 hari dari H+7 jadi H+21. Kita lakukan operasi serentak di Jakarta," ujar Edison.

"Boleh, asal punya keterampilan sesuai dengan kebutuhan Jakarta. Sehingga mereka bisa punya pekerjaan, dan tidak tinggal di sembarang tempat. Kalau tidak, pasti mereka akan tinggal di pinggir kali, rel kereta dan ruang hijau. Kalau gitu, nanti pasti akan ditertibkan," ungkapnya.