Ahok sebut pelaksanaan otonomi daerah masih setengah hati

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menilai otonomi daerah yang berlaku selama ini masih setengah hati. Seharusnya pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah.

"Saya kira otonomi daerah ya mesti total. Ada pengawasan dan harus jelas. Sejauh ini masih setengah, seperti kepala dilepas ekor dipegang," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/4).

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat berbeda pendapat. Menurutnya, pelaksanaan otonomi daerah seharusnya dapat lebih baik jika Pemda di seluruh Indonesia dapat secara maksimal menjalankan tugasnya di wilayah kekuasaannya masing-masing.

"Kalau masing-masing daerah bisa bekerja maksimal, apalagi DKI sebagai ibunya kota, kota di seluruh Indonesia, bisa menunjukkan yang baik, maka akan semakin mudah untuk mewujudkan tujuan otonomi itu sendiri dan itu bisa dicontoh oleh daerah yang lain," tegasnya di Kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Menurut mantan Wali Kota Blitar itu, pelaksanaan otonomi daerah oleh Pemda harus kembali fokus untuk melayani masyarakat dengan baik dan cepat.

"Kami harus mendekatkan pusat-pusat pelayanan kepada masyarakat. Pusat-pusat layanan itu lah yang ada pada daerah-daerah otonom," tutupnya.

Diketahui, otonomi daerah diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan perundangan tersebut guna mereduksi sentralisasi kekuasaan saat orde baru.