Ahok sebut pendataan online bisa pantau PNS fiktif tapi bergaji

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan tidak ada pegawai negeri sipil (PNS) fiktif. Pria yang akrab disapa Ahok ini pun mengatakan sebenarnya 68 PNS yang diduga fiktif, sudah terdaftar hanya saja belum melakukan pendataan ulang secara elektronik (E-PUPNS), sistem database baru untuk PNS yang diterapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Namun, dia pun membantah jika penerapan sistem online E-PUPNS banyak kekurangan. Hanya saja, diakuinya, memang sistem ini belum berjalan maksimal. Ahok menilai justru dengan sistem ini, ia bisa mengawasi dan melihat PNS-PNS fiktif yang sudah tidak terdaftar namun masih menerima gaji.

"Justru kita tahu karena adanya sistem online. Jadi dulu, PNS yang sudah berhenti pun, dipenjara pun, gajinya jalan terus. Salah satunya di Biro KDH malahan. Ada narkoba (lalu) ditangkap, belajar dari itu," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Jumat (29/4).

Ditambahkannya, sistem online yang diterapkan BKN bisa bersinergi dengan sistem sistem key performance index (KPI) milik Pemprov DKI. Terutama, untuk mengawasi kinerja PNS-PNS.

"Nah dari situ kita mulai tahu ada yang kerja, ada yang enggak kerja. Ditambah dengan sistem KPI (Key Performance Indicator). Kalau tidak ada sistem elektronik, 70 ribu lebih pegawai kamu enggak bisa kontrol," terangnya.

Di lain pihak, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika membantah jika ada 1.250 pegawai negeri sipil (PNS) fiktif di Pemprov DKI Jakarta. Sebenarnya, ada beberapa pegawai yang belum melakukan pendataan ulang PNS secara elektronik (E-PUPNS).

Berdasarkan catatan BKD, Agus mengatakan, ada 1.848 PNS yang belum melakukan registrasi ulang tersebut. Terdiri atas 780 PNS pensiunan, 371 PNS berhenti dengan hormat, 211 PNS meninggal dunia, 55 PNS berhenti tidak hormat, 27 PNS berhenti sementara, 4 CPNS mengundurkan diri dan 68 PNS belum melakukan registrasi elektronik.

"Dari pensiunan 780 orang itu termasuk Pak Fauzi Bowo ada di situ. Tapi memang ada 322 PNS ini sedang proses pengecekan. Jadi data di sana (BKN) tercatat sebagai pegawai DKI, tetapi di BKD gak ada. Kemungkinan ini PNS udah pindah, tetapi NIP (nomor induk pegawai) belum dicabut," terangnya kepada merdeka.com di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/4).

Agus menjelaskan, 66 orang yang belum melakukan registrasi ulang tetap mendapatkan gaji sampai detik ini. Setelah dilakukan pengecekan sebagian di antaranya ternyata belum dapat melakukan pendaftaran karena masih terjerat masalah hukum.

"Karena mungkin PNS ini sedang proses persidangan, sudah ditahan sehingga tidak bisa melakukan registrasi, tetapi karena belum inkracht sehingga yang bersangkutan masih tetap mendapat gaji sebagaimana adanya sampai kami mendapat keputusan in krachnya," tuturnya.