Ahok sebut penerapan ERP akan terkendala penegakan hukum

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan segera memberikan putusan terkait pemenang tender pembangunan Electronic Road Pricing (ERP). Dengan diputuskannya perusahaan yang akan menggarap proyek itu, Ahok berharap pembangunan proyek ERP dapat dilakukan tahun ini.

"Tahun ini saya bisa putuskan siapa pemenangnya, saya tak tahu berapa jumlah kandidatnya," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (4/1).

Untuk mengambil keputusan, mantan politisi Gerindra ini mengungkapkan akan menguji coba alat-alat yang akan digunakan untuk operasional ERP. Setelah diuji, dia berharap perusahaan yang terpilih dapat melakukan pemasangan secara permanen pada 2017 mendatang.

"Tahun ini cuma dia kan butuh persiapan pasang macam-macam bisa awal tahun. Uji coba sudah selesai," jelasnya.

Ditambahkannya, Ahok berspekulasi penerapan sistem ERP ini akan menimbulkan beberapa kendala, salah satunya adalah mengenai mekanisme penangkapan bila ada kendaraan yang melanggar.

Kendati demikian, dia sesumbar dengan dipasangnya CCTV dibeberapa lokasi akan mempermudah aparat penegak hukum untuk mengetahui jalur-jalur yang terjadi pelanggaran.

"Kendala itu nanti paling soal penegasan hukumnya aja bagi yang melanggar yang bukan STNK DKI mobil dari luar bagaimana nangkepnya. Tapi saya kira gampang ada CCTV bisa kita pantau, jalur-jalurnya bisa kita tanganin dengan tepat," ujar mantan politisi Gerindra ini.

Untuk diketahui, Pemprov DKI merencanakan memasang ERP ini di jalur-jalur 3 in 1. Adapun jalur yang dimaksud adalah ruas Jl. Sudirman - Jl. MH Thamrin, Jl. Rasuna Said, dan Jl. Gatot Subroto. Sementara, uji coba yang kemarin dilakukan oleh Pemprov DKI baru diterapkan di ruas Jl Sudirman-Thamrin.