Ahok sebut semua angkutan kapal di Jakarta sudah tidak benar

Merdeka.com - Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai angkutan umum kapal di ibu kota banyak kondisinya sudah tidak laik pakai.‎ Sebab pengelolaannya bukan atas nama perusahaan, melainkan perseorangan.

Basuki atau akrab disapa Ahok, mengatakan kapal milik perorangan banyak yang tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan. Bahkan, dia mengungkapkan, pernah mendapatkan laporan ada kapal tidak dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio.

"Memang saya sudah katakan, ini sudah enggak bener angkutan kapal. Keselamatan kapal, ada yang tidak punya radio, semua udah enggak bener," kata Ahok di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (2/1).

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, kasus serupa sempat terjadi pada metro mini. Banyaknya bus yang tak laik tetap beroperasi membuat kendaraan mudah kecelakaan. Sebab ada kondisi ban botak atau remnya sudah tidak berfungsi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemprov DKI terus melakukan pengadaan bus Transportasi Jakarta dengan harga tiket Rp 3.500. Sehingga masyarakat lebih memilih bus Transjakarta, dibandingkan metro mini.

"Sama kayak metro mini kan, metro mini semua bener enggak? Banyak yang enggak bener. Tapi kan kita butuh waktu. Sama seperti bus, nanti yang lama-lama hilang," jelas Ahok.

Mantan politisi Gerindra ini menilai, kasus Kapal Zahro Express bisa terbakar karena kondisi kapal tidak memenuhi standar. Selain itu penumpang yang melampaui kapasitas.

"Kapalnya memang sudah enggak standar, kalau menurut saya ya. Karena sudah beberapa kali kejadian, penumpang kepenuhan, overload, enggak ada pelampung, enggak ada standar, enggak ada radio, cuma ini saya enggak tahu akibatnya apa, korsleting katanya," terangnya.

Ahok juga menyebut ada pejabat bermain di rute pelabuhan. Mereka melakukan bisnis ojek kapal dan menguasai jalur-jalur‎ tertentu demi keuntungan pribadi.

"Biasanya itu, pensiunan lah, mantan pejabat lah, main biasanya. Ini, sudah kayak permainan umum oknum perhubungan. Saya enggak tahu, di pusat main enggak," ungkapnya.

Kasus serupa juga terjadi di Metromini. Menurut Ahok, ada permainan antara pengusaha dan pejabat. Untuk memberantas 'permainan' tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menguasai seluruh rute di Jakarta.

"Sama kayak kapal, ini mirip olah metro mini, jadi rute yang empuk dikuasai oknum. Nah kalau kita masuk dengan kapal bagus, harga murah, mati dia," terangnya.

Pemerintah tengah berusaha menyediakan pelayanan yang baik, yakni dengan kapal perintis KM Sabuk Nusantara 46. Jalur kapal ini adalah Sunda Kelapa (sebagai pelabuhan pangkal)–Pulau Untung Jawa–Pulau Pramuka–Pulau Tidung–Pulau Kelapa (pergi pulang/pp).

Kapal perintis ini mampu mengangkut penumpang hingga 114 orang. Penumpang hanya membayar Rp 15 ribu, dilengkapi asuransi. Hanya saja, jumlah kapal tersebut masih minim. Ahok menargetkan, akan terus menambah jumlah kapal. "Kita sudah luncurkan tahun lalu. Nah, saya lagi minta satu lagi," tegasnya.