Ahok sebut Wagub Djarot salahi aturan karena beri izin PRJ Senayan
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengatakan jika cara kerja wakil gubernur saat ini, sangat berbeda dengan dirinya saat mendampingi Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Hal ini diutarakannya terkait dengan koordinasi antara dirinya dengan Wakil Gubernur DKI Djarot Saeful Hidayat, terutama masalah notulensi rapat yang selalu dilaporkannya kepada Jokowi saat dulu bersama-sama memimpin DKI Jakarta.
"Saya selalu buat notulen rapat, sesingkat apapun itu," ujar Ahok di Balaikota DKI, Senin (1/6).
Ahok menyebut jika notulensi rapat itu selalu ia siapkan dan sudah berada di meja Jokowi setiap pagi untuk dipelajari dan dimengerti oleh mantan Gubernur yang telah menjadi Presiden RI itu. Hal tersebut, membuat kebijakan dan sikap yang diambil antara gubernur dan wakilnya menjadi selaras dan tidak bertabrakan.
-
Apa yang AHY lakukan dalam rapat tersebut? Inilah satu momen besar saat AHY memimpin rapat.
-
Apa yang dibahas dalam rapat koordinasi? Selain melakukan peninjauan langsung, rangkaian kunjungan di Kalimantan Timur juga melibatkan rapat koordinasi yang membahas rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) agar tepat sasaran.
-
Bagaimana Rizki Natakusumah membagikan kegiatan rapat? Rizki membagikan berbagai momen rapat ini di Instagram, lengkap dengan topik-topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
-
Bagaimana Jokowi memimpin rapat? Hal itu dinilai karena Jokowi mampu memimpin rapat secara efektif, pekerja keras tanpa lelah serta melakukan safari ke berbagai wilayah Indonesia.
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
-
Apa yang dibahas dalam rapat Kabinet? Seluruh menteri hadir untuk mengikuti arahan presiden terkait kerja pemerintahan.
Maka, Ahok pun meminta kepada Djarot agar melakukan hal serupa seperti saat dulu dirinya melakukan hal yang sama sebagai wakil gubernur.
"Saya minta, kalau Anda rapat dengan perusahaan apapun, suruh stafmu buat notulen. Enggak usah banyak-banyak juga. Paling banyak satu setengah lembar. Tulis saja pertemuan dengan siapa, bahas tentang apa," ujar Ahok.
Ahok mengatakan, staf pribadi Djarot ternyata tidak pernah melakukan hal tersebut. Inilah yang menurut Ahok menjadi penyebab Djarot memberikan izin dan dukungan terhadap penyelenggaraan Pesta Rakyat Jakarta (PRJ) Senayan.
Ahok mengatakan Djarot memberi persetujuan terhadap acara yang diselenggarakan oleh Event Organizer (EO) swasta itu, tanpa berkoordinasi dengan dirinya. Padahal Pemprov DKI sebenarnya tidak ingin memberi dukungan terhadap penyelenggaraan acara tersebut karena penyelenggara acara disinyalir hanya ingin mencari keuntungan dengan jalan mencatut nama Pemerintah Provinsi DKI.
"Mereka (penyelenggara acara) cuma mau cari untung. Makanya saya bilang ke Pak Wagub, kamu enggak bisa lagi kayak gini. Saya sudah tegur Pak Wagub," ujar Ahok.
"Sebetulnya Wagub itu secara jujur sudah menyalahi aturan. Wagub tidak bisa mengeluarkan surat izin atas nama Pemprov. Yang berhak mengeluarkan izin itu hanya gubernur," pungkasnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saat itu dibahas sekitar 496 Daftar Inventaris Masalah (DIM) dengan beberapa bagian.
Baca SelengkapnyaSalah satu interupsi datang dari anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan, Honda Hendarto.
Baca SelengkapnyaWali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menghadiri Rapat paripurna DPRD Kota Solo di gedung dewan, Senin (8/7).
Baca SelengkapnyaAhok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca SelengkapnyaSedikitnya ada lima kriteria yang harus dimiliki calon gubernur Jakarta
Baca SelengkapnyaDjarot menegaskan tak ada instruksi khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hak angket
Baca SelengkapnyaWali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menghadiri Rapat paripurna DPRD Kota Solo di gedung dewan, Senin (8/7).
Baca SelengkapnyaGibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya