Ahok: Sekarang terendam semua, pelanggaran HAM nggak?
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) akan membersihkan pemukiman di bantaran-bantaran kali yang menjadi penyebab banjir di Jakarta. Ahok menargetkan dalam waktu satu tahun, pinggiran kali di Jakarta bersih dari pemukiman ilegal.
"Sekarang persoalannya di sini (bantaran kali). Kalau kita ambil tindakan tegas. Sikat semua kemarin, saya melakukan itu dibilang pelanggaran HAM. Sekarang terendam semua, pelanggaran HAM nggak? Atas nama HAM, orang-orang ini dibelain, untuk tenggelamkan Jakarta tidak salah. Tahun depan harus bersih semua," ujar Ahok di di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (20/01).
Ahok tidak peduli adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menudingnya melanggar HAM karena membersihkan permukiman masyarakat di pinggiran kali. Bahkan, Ahok menerima apabila dirinya dibilang sebagai pelanggar HAM paling berat di dunia.
-
Bagaimana contoh penerapan HAM? Contoh hak-hak asasi pribadi yaitu:Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan.
-
Kenapa Jakarta banjir? 'Penyebab curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung,' ujar dia.
-
Apa saja jenis pelanggaran HAM yang ada? Jenis pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat.
-
Siapa yang mengalami pelanggaran HAM? Abdul mengaku mendapat telepon dari kerabat di Shanghai pada September 2017. Menurut Abdul, kerabatnya itu mengabarkan bahwa adiknya diambil dari kamp konsentrasi warga Uighur di China.
-
Di mana saja Jakarta banjir? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. 'Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta,' kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).Adapun data wilayah terdampak diantaranya Jakarta Selatan.
-
Apa dampak dari banjir? Banjir tidak hanya menghancurkan rumah dan infrastruktur, tetapi juga mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan.
"Terima aja. Karena saya sudah punya bukti. Kemarin kalian enggak percaya teori saya. Kita sudah banyak temukan kayak gitu, kalau kita sikat nanti ada oknum lagi yang bilang melanggar kemanusiaan. Ya sudah tinggal pilih, seperti ini lebih manusiawi atau sikat mereka untuk kebaikan orang banyak, itu lebih manusiawi," tegas dia.
Seperti diketahui, Ahok pernah diadukan ke Komnas HAM lantaran dirinya berkukuh merelokasi warga yang ada di Waduk Pluit, Jakarta Utara. Bahkan, Ahok dibilang melanggar HAM karena merelokasi warga yang mendirikan bangunan di tanah negara tersebut.
"Anak kecil juga tahu itu melanggar, harus gimana lagi. Makanya sudahlah penggiat-penggiat HAM itu beri saya definisi HAM yang jelaslah," pungkas dia.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Persoalan di Jakarta menjadi konten perdana yang diunggah Ahok di 2024.
Baca SelengkapnyaAhmad Basarah PDIP mengecam penganiayaan anggota TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.
Baca SelengkapnyaSebanyak 10 pelaku yang awalnya tak dikenal kini sudah diketahui identitasnya dan segera ditangkap.
Baca SelengkapnyaMantan Gubernur DKI Basuki T Purnama bercerita saat ditahan kasus penistaan agama.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politik.
Baca SelengkapnyaSaking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya.
Baca SelengkapnyaAktivis kembali menggelar Aksi Kamisan di seberang Istana untuk menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Baca SelengkapnyaDi hadapan para pendukung Ganjar-Mahfud di Eropa, Ahok justru menegaskan melawan balik
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil menyebut Ahok gubernur paling banyak melakukan penggusuran, bahkan menyebut paling brutal.
Baca SelengkapnyaPadahal menurut Rocky Gerung, substansi dari kalimat itu bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Baca Selengkapnya