Follow
Ahok sentil Rizal soal Pulau G: Izin reklamasi di tangan gubernur!
Merdeka.com - Hubungan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli terus memanas pasca proyek reklamasi Pulau G dihentikan sepenuhnya. Ahok, sapaan Basuki, masih mempersoalkan keputusan itu hingga menyurati Presiden Joko Widodo.
"Kita mau menanyakan soal kepastian izin pulau itu tafsirannya bagaimana. Karena kan dari beberapa kali Ratas, Keppres itu menyatakan dengan jelas izin reklamasi ada di tangan Gubernur," ujar Ahok saat di Balai Kota, Jumat (15/7).
"Tapi tafsiran di KKP dan Menko Maritim izinnya seolah-olah bukan di Gubernur," tambahnya.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Siapa yang bilang Ahok dukung Ganjar gak ngaruh? 'Itu menurut saya too little too late, atau bahkan enggak ngaruh sama sekali,' ujar Habiburokhman di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Senin (5/2).
-
Siapa yang setuju dengan Ahok tentang korupsi? Perbincangan kedua tokoh tersebut turut menuai beragam tanggapan dari publik.
-
Kenapa proyek restorasi menuai kecaman? Mereka takut proyek tersebut akan menjadi rekonstruksi besar-besaran atas monumen terkenal tersebut dan merugikan pelestarian struktur bersejarahnya.
-
Mengapa eksekusi lahan itu ricuh? Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira membenarkan anggotanya mengalami luka akibat sabetan sajam saat PN Jambi melakukan eksekusi.
-
Apa yang dikritik Golkar dari Anies soal Pilgub DKI? Dia mempertanyakan, apakah ada partai yang mau mengusung Anies di Pilgub Jakarta.
Ahok menjelaskan, penghentian sepihak reklamasi Pulau G dirasanya tidak masuk akal, apalagi karena persoalan instalasi kabel dan jalur nelayan.
"Sekarang alasan Pulau G disetop karena kabel, jalur nelayan. Masuk akal enggak? Orang kanalnya lebar 300 meter kok," jelas Ahok.
Dia juga masih menunggu surat resmi dari Menko Rizal dan Presiden Joko Widodo untuk menyikapi reklamasi Pulau G. Mengingat pengerukan laut di teluk Jakarta tersebut diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemda DIY tidak punya kewenangan memberikan izin ataupun kajian proyek beach club tersebut.
Baca Selengkapnya
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Reklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca Selengkapnya
Ahok pun meluruskan pernyataannya soal Gibran dan Jokowi tak bisa kerja jika Prabowo memenangi Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
PDIP Bela Heru Budi soal Angket ITF Sunter: Apa yang Diharapkan, Datanya Belum Punya
Baca Selengkapnya
Ahok menilai jika memang penggusuran paling banyak terjadi di era pemerintahannya, berarti programnya mendirikan banyak rusunawa berhasil.
Baca Selengkapnya
AHY mengatakan proyek IKN jangan selamanya dijadikan patokan untuk menampilkan sebuah warisan pemerintahan Jokowi
Baca Selengkapnya
RK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca Selengkapnya
Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca Selengkapnya
Jika IKN dijalankan, kata Rocky, tentu akan ada perjanjian-perjanjian tertentu yang disinyalir dapat merugikan.
Baca Selengkapnya
Padahal menurut Rocky Gerung, substansi dari kalimat itu bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Pembangunan PSN Eco City membuat warga Rempang berang hingga melakukan perlawanan beberapa waktu lalu.
Baca Selengkapnya