Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ahok serius ungkap kecurangan pengadaan Transjakarta dan BKTB

Ahok serius ungkap kecurangan pengadaan Transjakarta dan BKTB Ahok naik BKTB. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Kasus pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang ternyata berkarat masih terus di dalami. Sebab, diduga ada praktik penipuan dalam pengadaan tersebut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) mengungkap, inspektorat telah menemukan indikasi adanya kecurangan dalam pengadaan bus.

"Makanya kita tinggal pembuktian tenaga ahli karena di dalam dokumen tender hanya nyebutin mesin dan chasis. Dan di dalamnya ada kalimat yang menyebutkan satu kalimat yaitu bertaraf internasional," ungkapnya di Balaikota DKI Jakarta, Senin (17/2).

Dalam kontrak tender tersebut juga disebutkan bahwa body yang digunakan berkualitas internasional, karena memiliki lisensi dari Australia. Namun, Ahok curiga mesin yang digunakan tidak memiliki lisensi sehingga kata kalimat bertaraf internasional dapat diminta pertanggungjawaban.

"Sekarang Anda tangkap mobil yang anda beli itu, termasuk mobil atau mesin sekaligus. Atau mesin boleh China yang nggak ngetop. Nah ini mesti pembuktian di ahlinya," tegasnya.

Demi mengungkap kasus ini, mantan Bupati Belitung Timur itu telah menyiapkan cara alternatif untuk menjerat pelakunya. Namun cara tersebut hanya dapat dilakukan usai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melunasi pembayaran.

"Begitu bayar, ini (bus) rusak, kita melapor ke BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) periksa mesin rusak dan segala macam ya kita kasih ke pihak berwajib aja. Mereka akan dites kan sama polisi. Kalau sekarang dia nggak bisa lakukan karena belum bayar," terangnya.

Pasalnya saat ini Pemprov DKI Jakarta baru memberikan pembayaran sebanyak 20 persen dari nilai tender sebagai bukti tanda jadi kontrak pengadaan bus. Jika telah dilunasi, Ahok juga akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk memeriksa tender pengadaan ini, jika ternyata bus tetap rusak.

"Kita bisa ke KPK , Kejati dan polisi. Karena kerugian beli barang jelek. Kalau sekarang belum. Polisi juga bilang, 'Pak harusnya jangan buka dulu. Biar mereka bayar dulu, baru temuan. Kalau dia udah bayar selesai nih, pasti kena'," tutupnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta ingin menjadikan bus Transjakarta dan BKTB sebagai moda transportasi massal. Bahkan tahun 2014, rencananya akan membeli 4.000 bus. Tapi dalam pengadaan pertama bus yang dipesan sudah cacat. Sebab belum ada seminggu digunakan, bus sudah ada yang berkarat pada bagian mesin dan komponen mikro.

Bus yang didatangkan pada awal tahun 2014 ini sudah ada sekitar 656 unit. Terdiri dari 346 BKTB dan 346 bus Transjakarta. Belum ada sebulan digunakan ternyata 10 BKTB dan 5 bus Transjakarta sudah berkarat.

(mdk/ren)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ahok Sebut KPK Banyak Tangani Kasus Korupsi di PT Pertamina
Ahok Sebut KPK Banyak Tangani Kasus Korupsi di PT Pertamina

Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut KPK memegang banyak kasus korupsi di PT Pertamina.

Baca Selengkapnya
Ahok Blak-Blakan Ada Orang Pemda di Balik Parkir Liar, Ini Respons Kadishub Jakarta
Ahok Blak-Blakan Ada Orang Pemda di Balik Parkir Liar, Ini Respons Kadishub Jakarta

Syafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.

Baca Selengkapnya
Ahok Sampai Heran Lihat Koruptor Harta Sudah Disita, Pas Bebas Lebih Kaya Naik Roll-Royce
Ahok Sampai Heran Lihat Koruptor Harta Sudah Disita, Pas Bebas Lebih Kaya Naik Roll-Royce

Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya.

Baca Selengkapnya
Ahok Sebut Penertiban Juru Parkir Liar Terkendala di Pemda, Diduga Ada Pembagian Uang
Ahok Sebut Penertiban Juru Parkir Liar Terkendala di Pemda, Diduga Ada Pembagian Uang

Menurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ahok Heran Koruptor Harta Disita Setelah Bebas Lebih Kaya, Masih Naik Rolls-Royce
VIDEO: Ahok Heran Koruptor Harta Disita Setelah Bebas Lebih Kaya, Masih Naik Rolls-Royce

Ahok meminta pandangan Todung agar generasi muda tidak mudah tergoda untuk melakukan korupsi

Baca Selengkapnya
Geledah 10 Lokasi, KPK Temukan Bukti Dugaan Korupsi Telkom Grup
Geledah 10 Lokasi, KPK Temukan Bukti Dugaan Korupsi Telkom Grup

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah 10 lokasi terkait dugaan korupsi pengadaan fiktif pada perusahaan BUMN, PT Telkom Grup.

Baca Selengkapnya
Kumpulkan Bukti Dugaan Korupsi Telkom Grup, KPK Geledah Rumah dan Kantor di Jakarta
Kumpulkan Bukti Dugaan Korupsi Telkom Grup, KPK Geledah Rumah dan Kantor di Jakarta

Ali menyiratkan sudah ada tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Telkom (persero) ini.

Baca Selengkapnya
KPK: Kasus Dugaan Korupsi PT Telkom Rugikan Negara Lebih dari Rp200 Miliar
KPK: Kasus Dugaan Korupsi PT Telkom Rugikan Negara Lebih dari Rp200 Miliar

KPK memperkirakan negara mengalami kerugian hingga Rp200 miliar dalam tindak pidana korupsi ini.

Baca Selengkapnya
Berawal dari Penangkapan Pegawai Gadungan, KPK Bakal Dalami Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor
Berawal dari Penangkapan Pegawai Gadungan, KPK Bakal Dalami Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor

Seorang pegawai Pemkab Bogor yang diperas oleh pegawai KPK gadungan inisial YS.

Baca Selengkapnya
Korupsi Pengadaan Barang Rp9 Miliar, Pejabat Anak Perusahaan PT INKA Ditahan
Korupsi Pengadaan Barang Rp9 Miliar, Pejabat Anak Perusahaan PT INKA Ditahan

PT IMS pada tahun 2016 dan 2017 lalu melaksanakan pengerjaan atau produksi proyek dari PT INKA tersebut.

Baca Selengkapnya
KPK Ungkap Ada Pengembalian Uang Ketika Korupsi PT Telkom Terendus
KPK Ungkap Ada Pengembalian Uang Ketika Korupsi PT Telkom Terendus

Tessa menegaskan, hal tersebut tidak menutipi kejahatan tindak pidana korupsi.

Baca Selengkapnya
Penampakan Rumah Mewah di Medan Terkait Korupsi Lahan Rorotan
Penampakan Rumah Mewah di Medan Terkait Korupsi Lahan Rorotan

KPK belum mengungkapkan nilai rumah mewah itu dan proses pendataan terhadap aset tersebut masih berlangsung.

Baca Selengkapnya