Ahok siap bantu perizinan bangun gedung baru DPR
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menegaskan akan memberikan perizinan sesuai ketentuan yang ada bagi pembangunan gedung DPR yang baru. Pembangunan rumah kerja bagi para wakil rakyat itu nyatanya sudah masuk dalam APBN 2016.
"Kalau mereka ngajuin ke kita, selama itu sesuai peruntukan ya kita mesti kasih izin," ujar Ahok di Balai Kota, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/11).
Menurut mantan anggota DPR ini, proses perizinan yang perlu adalah mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). "Biasanya hanya IMB saja sih," tegas dia.
-
Bagaimana cara DPRD DKI meminta izin penggunaan Wisma Atlet? Inggard mengatakan, Pemprov DKI seharusnya meminta pemerintah pusat agar memberikan izin menggunakan Wisma Atlet.
-
Surat izin untuk keperluan apa? Dengan ini saya selaku orang tua/wali murid dari : Nama : Kelas : Alamat :NISN : Memberitahukan bahwa anak saya tersebut diatas tidak dapat mengikuti pelajaran seperti biasa pada hari ini, Senin, 09 Januari 2023 dikarenakan sakit. Oleh karena itu, kami memohon pada Bapak/Ibu Guru Wali Kelas XI-B agar memberikan izin.
-
Apa yang diminta DPRD DKI Jakarta terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Kenapa Balai Bahasa Jateng menghibahkan gedung ke Pemprov Jateng? “Kami sangat bersyukur bisa berkontribusi dalam pelaksanaan program-program yang ada di Jateng, terutama berkontribusi program yang dicanangkan oleh Pemprov Jateng. Salah satunya, mungkin dari bangunan ini bisa digunakan untuk bagian dari OPD Provinsi Jateng,“
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
Ketika ditanya apa persyaratan itu termasuk mengurus LGKP, Ahok mengatakan akan memberikannya jika memang dibutuhkan dalam membangun gedung DPR yang baru itu.
"Harus kasih kalau memang sesuai peruntukan," tutup Ahok.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca SelengkapnyaIzin yang diajukan itu perlu diperhatikan agar ke depannya tidak menjadi masalah
Baca SelengkapnyaSedikitnya ada lima kriteria yang harus dimiliki calon gubernur Jakarta
Baca SelengkapnyaKetiga elemen negara ini jadi syarat utama agar Prabowo dan Kabinet Merah Putih bisa mulai memimpin Indonesia dari IKN.
Baca SelengkapnyaPelaksana tugas (Plt) Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dipanggil Prabowo Subianto dan ditanya kemajuan pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaGanjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah.
Baca Selengkapnya