Ahok sindir Fahri hebat, jadi anggota & pimpinan DPR tanpa partai

Merdeka.com - Bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, hanya tertawa saat dikonfirmasi terkait pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Sebelumnya, Fahri meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyiapkan formulir untuk calon independen yang akan maju di Pilkada.

Basuki atau akrab disapa Ahok mengungkapkan, Fahri hanya tidak ingin tersaingin oleh siapapun sebagai seorang independen. Mengingat PKS telah memecat Fahri sebagai kader partainya.

"Ya enggak apa-apalah, dia wakil ketua DPR independen kok enggak ada partainya. Jadi Fahri Hamzah sama saya itu saingan saja. Gue sama dia kan independen. Cuma dia wakil ketua DPR independen," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/6).

Menurutnya, Fahri Hamzah merupakan sosok yang hebat dan memecahkan rekor. Dia menyindir kehebatan Fahri yang sampai hari ini masih menjadi anggota dewan padahal tidak memiliki partai.

"Fahri Hamzah paling hebat se-Indonesia jadi anggota DPR independen, enggak ada di UU. Kalau saya kan cagub independen. Jadi sebetulnya dia lebih inovatif lebih hebat dari saya. Makanya saya sama dia saingan," terang mantan Bupati Belitung Timur ini.

Dia menuding ide yang disampaikan Fahri hanya untuk menjegal dirinya karena Fahri juga berhasrat menjadi gubernur DKI.

"Aku udah bilang kalau lu pengen jadi gubernur ambil aja dah. Gue sampai oktober 2017 lah udah kalau mau disusahin," tutupnya.‎

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta KPU menyiapkan formulir standar untuk calon independen yang ingin maju di Pilkada. Jika usul Fahri diterima, calon independen seperti Ahok bakal tambah repot karena harus mengulang pengisian formulir dukungan.

"Kalau KPU bisa bertemu calon independen siapkan fasilitas, verifikasi dini sehingga tahap akhir tinggal verifikasi elektronik saja. Harusnya KPU itu sudah menyiapkan formulir standar untuk verifikasi," ungkap Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Formulir standar ini disebutnya untuk menyeragamkan syarat dukungan bagi calon-calon independen. Sehingga setiap dukungan memiliki format yang sama.

"Jangan orang bikin formulir dengan bentuk yang dibuat sendiri, itu nanti tidak masuk ke dalam sistem. Formulir standar, ada alatnya dan seterusnya," tuturnya.

Ini tentu saja merujuk pada apa yang dilakukan pendukung Gubernur DKI Basuki T petahana (Ahok), Teman Ahok, yang sudah menyiapkan formulir sendiri untuk program satu juta KTP. Jika formulir standar ini benar diberlakukan, Teman Ahok harus kembali mengulang kerjanya.

"Silakan KPU menyampaikan Proposalnya seperti apa kalau sesuatu sudah jadi undang-undang harus bisa dilaksanakan, kalau memang ketentuannya itu mutlak ya itu dah mutlak kalau sudah jadi undang-undang," ucap Fahri.