Ahok sindir Organda DKI: Selama 10 tahun beres enggak, kerjanya apa?

Merdeka.com - Hubungan Pemprov DKI dan mitra kerjanya di bidang transportasi, Organda, belakang sedang memanas. Sebab Organda dinilai menolak keras soal kebijakan Ahok, sapaan Basuki, yang menerapkan tarif per kilometer pada Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB).

Ahok heran atas dasar apa Organda begitu ngotot menolak kebijakan itu. Harusnya, Organda mendukung segala kebijakan yang fokus pada pembenahan transportasi. Dia justru mengkritisi keberadaan Organda puluhan tahun bekerja tapi tak menghasilkan kinerja apa-apa.

"Dulu kita ngarepin Organda itu biar beres. Tapi selama puluhan tahun beres enggak warga DKI? Jadi Organda kerjanya apa?" sindir Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (7/5).

Dia menjelaskan sikap tegas menyetop APTB bukan tanpa alasan. Sebab membiarkan APTB berjalan menerapkan tarif per kilometer hanya akan merugikan warga Jakarta terlebih yang sudah lama menggunakan Transjakarta. Dalam pandangannya, APTB banyak sekali pelanggaran sehingga perlu ditata.

"Organda silakan, Organda mau mensejahterakan sopir, pemilik bus atau hanya pengurus-pengurus? Saya tinggal Organda kalau gini caranya. Silakan kalau tidak mau ikut. Saya mau selamatin pengusaha bus yang mau tinggal duduk enak dengan rupiah per kilometer. Saya mau selamatin sopir bus, warga DKI dengan cara 24 jam ada bus. Intinya kita tambah bus," tutur Ahok.

Dengan sistem per kilometer ini, kata Ahok, pengusaha yang ingin bergabung dipersilakan ikut lelang. Bila memenuhi standar yang ditetapkan DKI maka boleh mengaspal di Jakarta.

"Jadi kita ada pola begitu lelang rupiah per kilometer siapapun punya bus asal memenuhi spesifikasi standar, Anda boleh ikut. Tapi harus ikutin harga lelang terendah," kata mantan Bupati Belitung ini.

Dia yakin kacaunya pengelolaan APTB saat ini karena sudah terpelihara sejak dulu.

"Dulu emang betul ada oknum saya yang main. Oke kalau sama Organda temen lah. Saya enggak tahu trayek diciptain ada APTB lah. APTB itu kebijakan yang salah," jelas Ahok menegaskan lagi.