Ahok sindir ulah Saefullah di Pilgub 2012 & dana Rp 100 juta/bulan
Merdeka.com - Tak terhitung banyaknya pejabat eselon II era Fauzi Bowo dicopot saat Pemprov DKI Jakarta dipimpin Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. Terparah, sejak Ahok, sapaan Basuki, menjadi gubernur DKI, pejabat eselon II sampai memilih mundur.
Sebut saja Tri Djoko Sri Margianto (eks kadis tata air) Haris Pindratno (eks kadis perindustrian dan energi), dan Rustam Effendi (eks wali kota Jakarta Utara). Meski demikian, masih ada pejabat era Foke, sapaan Fauzi Bowo, yang dipertahankan sampai saat ini, salah satunya, Saefullah yang kini menjadi Sekda DKI.
Ahok mengatakan, banyak pejabat era Foke yang masih dipertahankan meskipun dia tahu ulah mereka seperti apa pada Pilgub DKI 2012. Kala itu, sejumlah pejabat menjelek-jelekkan dirinya dan Jokowi, termasuk Saefullah.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang disebut Jokowi sebagai sosok yang keliru? “Karena ia percaya sumber daya planet bumi terbatas. Akan tetapi, ternyata Thanos keliru.“
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
"Di grup, waktu kampanye, kamu ngeri bacanya. Ikut kampanye supaya jangan pilih Jokowi-Ahok sama teman-temannya. Ada Whatsapp-nya semua saya tahu kok. Kamu kira Oloan enggak jelek-jelekin aku setengah mati? Kamu kira Saefullah enggak jelek-jelekin kita? Haduh, kita punya semua kok waktu kita ada pencalonan," kata Ahok saat ditemui di rumah di kawasan Pluit, Jakarta, Minggu (1/5).
"Saya ambil hati enggak? Enggak!" sambungnya.
Ahok mengklaim, meski ulah Saefullah tak terpuji, dia tetap memberikan posisi Sekretaris Daerah. Bahkan dia mempercayakan Saefullah memegang Rp 100 juta setiap bulan untuk dipakai sebagai sumbangan dari Ahok bila ada warga hajatan.
"Tapi saya bilang juga, mau dipakai untuk membangun kampanye gubernur juga boleh kok pak. Betul kok. Enggak lama muncul website Bang Ipul. Saya tahu kok dia ke mana ngomong apa, saya tahu semua," jelasnya.
"Saya bilang sama dia, selama dia masih kasih tanda tangan surat dengan betul juga enggak apa-apa kok. Mau maju lawan saya juga enggak masalah. Itu prinsip saya semakin banyak yang mau jadi gubernur makin bagus. Orang DKI mau dengerin. Asal jangan jualan pake SARA dong. Masa pakai SARA," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Alasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina agar fokus kampanye mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAhok menegaskan ada upaya adu domba dengan memotong ucapanya
Baca SelengkapnyaMantan Gubernur DKI Basuki T Purnama bercerita saat ditahan kasus penistaan agama.
Baca SelengkapnyaNamun baginya, keadilan dan kebenaran lah yang membuatnya tetap pada pendiriannya tersebut.
Baca Selengkapnya"Jangan kita malah saling menjatuhkan satu sama lain, tapi kita harus coba tampilkan yang terbaik," kata Sandi
Baca SelengkapnyaGerindra tengah mempertimbangkan nama Bobby Nasution di Pilgub Sumut
Baca SelengkapnyaSyafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan penelusuran merdeka.com, ketika menjadi Wagub Jakarta mendampingi Jokowi, Ahok tercatat sebagai kader Gerindra.
Baca SelengkapnyaAhok berandai jika ditawari dan berkesempatan menempati jabatan di pemerintahan.
Baca SelengkapnyaAhok sudah berkomunikasi dengan politisi PDIP Landen Marbun dan Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon.
Baca SelengkapnyaMenurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca SelengkapnyaMenurut Bobby, seluruh partai berhak mencalonkan nama-nama di Pilkada Sumut 2024.
Baca Selengkapnya