Ahok soal audit Sumber Waras: Biar KPK putuskan, kita siap dipanggil
Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil audit terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menanggapinya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, sangat mendukung.
"Ya enggak apa-apa silakan aja. Silakan saja KPK nanti memutuskan ada kerugian negara atau tidak. Silakan saja KPK putuskan. Kalau dari KPK merasa ini ada kerugian negara, panggil kami sebagai saksi, kita datang," kata Basuki sewot, Jakarta (7/12).
Sebelumnya, Ahok, sapaan Basuki, mengaku sudah menjelaskan kenapa harus membeli lahan RS Sumber Waras saat dipanggil BPK. Meskipun Dinas Kesehatan DKI tak merekomendasikan untuk dijual beli untuk pembangunan rumah sakit kanker.
-
Mengapa eksekusi lahan itu ricuh? Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira membenarkan anggotanya mengalami luka akibat sabetan sajam saat PN Jambi melakukan eksekusi.
-
Dimana Jokowi bagi sertifikat lahan? Presiden Jokowi menunjuk salah satu warga untuk membacakan Pancasila, usai membagikan 2.000 sertifikat lahan di Cilacap, Jawa Tengah.
-
Siapa yang menjual sebagian lahan rumah? Sebagai hasilnya, keduanya sepakat untuk memecah lahan yang mereka miliki dan menjual lebih dari sebagian lahan tersebut kepada keluarga yang sekarang menjadi tetangga.
-
Siapa yang membeli rumah tersebut? Inilah bagian depan dari rumah milik Frans Faisal kakak dari Fuji dan Fadly Faisal yang baru saja resmi dibeli.
-
Kenapa Angga Wijaya bisa tajir? Kini tajir Angga Wijaya, yang dulunya dianggap pengangguran saat bersama Dewi Perssik, kini hidup berkecukupan dan memiliki rumah mewah.
-
Mengapa warga Latimojong menolak harga pembebasan lahan? Cones mengaku pasca kejadian tersebut keluarganya mengalami trauma. Bahkan, anaknya enggan berangkat ke sekolah. 'Anak saya trauma dan tidak masuk sekolah karena peristiwa kemarin. Untuk sementara kami menenangkan diri di rumah kerabat,' ucapnya.
"Saya bilang ke BPK, anda baca dulu. Saya enggak ngebet beli RS Sumber Waras. Kalau dia (yayasan Sumber Waras) enggak mau jual, ya saya enggak mau beli. Bagi saya yang penting Jakarta ada RS kanker dan jantung tambahan. RS yang ada udah penuh. Dia enggak bisa jawab saya. Saya ditanya, lalu kenapa beli? Orang dia (yayasan Sumber Waras) masukin surat, mau jual kemudian. Pake harga NJOP," tambahnya.
"Terus saya ditanya lagi, kenapa akhirnya kamu tidak jadi bangun rumah sakit jantung? Karena lahan Jamkesda enggak bisa nyambung dengan Tarakan. Akhirnya rumah sakit Tarakan kami manfaatkan lahan yang ada bangun RS jantung. Sekarang rumah sakit Tarakan sudah jadi rumah sakit jantung. Saya tadinya pindahkan ke Ragunan, Pasar minggu, jadi rumah sakit kanker. Ternyata dia (yayasan Sumber Waras) tawarin surat," beber dia.
Sedangkan soal harga lahan yang dianggap mark up, Ahok menegaskan dalam UU dan Pepres, lahan di bawah 5 hektar boleh dibeli harga pasar. Kemudia, yayasan Sumber Waras malah menawarkan dengan harga NJOP.
"Lalu saya dealnya harga apa? NJOP. Jadi bagaimana anda bisa curiga kami mempermainkan harga ini? Kamu kalau tanya kenapa Sumber Waras di Jl Kyai Tapa bukan di Tomang Utara? Ya dari saya dari lahir udah di Kyai tapa, lu tanya sama BPN dong, jangan sama gue. Mana gue tahu," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY menegaskan pemerintah juga punya tujuan besar pembangunan yang juga harus dikawal dan dijaga bersama-sama.
Baca SelengkapnyaAhok juga menepis isu menjadi 'Kuda Putih' Jokowi dalam Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaAhok mengaku ditugaskan untuk membantu PDIP dalam pemenangan pilkada.
Baca SelengkapnyaAhok pun meluruskan pernyataannya soal Gibran dan Jokowi tak bisa kerja jika Prabowo memenangi Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaDirektur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan KPK tidak takut dengan laporan tersebut
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan, secara prinsip dasarnya pembangunan tentu harus berjalan dengan baik. Namun, katanya, warga juga harus mendapatkan keadilan.
Baca SelengkapnyaAhok mengundurkan diri sebagai Komut PT Pertamina (Persero)
Baca SelengkapnyaMenurut Ahok, Gubernur Jakarta harus dapat membuktikkan asal usul harta yang dimilikinya
Baca SelengkapnyaKomisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut KPK memegang banyak kasus korupsi di PT Pertamina.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR juga tidak menampik bahwa masih ada sejumlah permasalahan soal lahan yang ada di IKN.
Baca Selengkapnya