Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ahok soal kasus UPS tak diusut KPK: Lupakanlah sudah diambil polisi

Ahok soal kasus UPS tak diusut KPK: Lupakanlah sudah diambil polisi Ahok dukung anti pemalsuan. ©2013 Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menemukan banyak permainan anggaran dalam APBD DKI Jakarta 2014. Paling banyak terlihat pada pos penganggaran Dinas Pendidikan.

Saking banyaknya, dia tidak bisa menyebutkan satu persatu dugaan mark up dalam anggaran pendidikan. Kata Ahok, biasanya anggaran yang dimainkan saat sistem pengadaan barang.

"Banyaklah macam-macam, pokoknya aneh-aneh. Ya digital laptop-laptop, proyektor, aneh-aneh saja. Semua banyak banget," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/3).

Walaupun telah menemukan dugaan mark up, mantan Bupati Belitung Timur ini memutuskan penyelesaiannya kepada kepolisian. Dia berharap dengan sistem e-budgeting, niat mempermainkan anggaran sudah tak ada lagi.

"KPK kamu udah lupakan lah, kan udah diambil polisi. Tapi tergantung KPK," ungkapnya.

Seperti diketahui, salah satu penggelembungan terbesar dianggarkan untuk peningkatan mutu ruang kelas di sekolah. Nilainya mencapai Rp 6 miliar. Angka ini tidak jauh berbeda pengadaan barang Uninterruptible Power Supply (UPS).

Sebagai contoh, pengadaan Classroom audio system (CRASS) SMA/SMK yang dianggarkan Rp. 5 miliar. Pengadaan ini diajukan oleh Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Menengah Jakarta Timur. Tujuannya untuk peningkatan Saran dan Prasarana Pendidikan.

Merdeka.com mencoba memberikan beberapa contoh lain anggaran pengadaan untuk peningkatan mutu kelas, sebagai berikut:

1. Pengadaan Collaboration Active Classroom (CAC) untuk SMK yang diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar.

2. Pengadaan Collaboration Active Classroom (CAC) untuk SMA yang diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar.

3. Pengadaan Multimedia Interactive Class untuk SMP diajukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan nilai anggaran Rp 4,5 miliar.

4. Pengadaan Alat Digital Education Classroom SMAN 23 yang diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar.

5. Portable Wireless Interactive Digital Equiments Fot Class Room untuk SMA diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 2,5 miliar.

6. Portable Wireless Interactive Digital Equipments For Class Room untuk SMA diajukan Sudin Menengah Jakarta Timur dengan nilai anggaran Rp 2,5 miliar.

7. Pengadaan alat Digital Education Classroom SMKN 9 diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar.

8. Pengadaan alat Digital Education Classroom SMKN 17 diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar.

9. Pengadaan Digital Classroom diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Selatan dengan nilai anggaran Rp 5 miliar.

10. Pengadaan alat Digital Education Classroom SMAN 84 diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar.

Berdasarkan APBD DKI Jakarta 2014 yang diterima merdeka.com, tercatat ada sekitar 33 program untuk melakukan peningkatan mutu kelas yang nilainya lebih kurang Rp 148.500.000.000.

Selain itu, ada pula anggaran pengelolaan dan pengadaan pohon menghabiskan anggaran sekitar Rp 135.188.040.658 dari total anggaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta mendapatkan anggaran Rp 2,44 triliun dalam APBD DKI Jakarta 2014.

Ada pula anggaran pengadaan tong sampah menghabiskan anggaran senilai Rp 38.854.373.225 dengan total anggaran Dinas Kebersihan DKI Jakarta Rp 2,3 triliun dalam APBD DKI Jakarta 2014.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Alat Edukasi Anak, Kadis Pendidikan Aceh Tengah Ditahan
Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Alat Edukasi Anak, Kadis Pendidikan Aceh Tengah Ditahan

Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tengah, Uswatuddin ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan alat permainan edukasi untuk TK-Paud.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Debat Anggota Komisi X PKS 'Marah-Marah' Sampai Nunjuk Depan Anak Buah Jenderal
VIDEO: Debat Anggota Komisi X PKS 'Marah-Marah' Sampai Nunjuk Depan Anak Buah Jenderal

Ledia meminta klarifikasi kepada pejabat anak buah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya
Diduga Mark Up Dana Bantuan Pemprov DKI, 3 Pejabat Bekasi dan Kontraktor Ditahan
Diduga Mark Up Dana Bantuan Pemprov DKI, 3 Pejabat Bekasi dan Kontraktor Ditahan

Masih Yadi, kerugian negara sekitar Rp5 miliar sudah dikembalikan oleh tersangka.

Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).

Baca Selengkapnya
VIDEO: Harun Masiku Masih Buron, Ketua KPK
VIDEO: Harun Masiku Masih Buron, Ketua KPK "Ini Utang yang Sudah Lama"

Setyo mengatakan bahwa belum tertangkapnya Harun Masiku sampai saat ini merupakan utang yang harus dilunasi

Baca Selengkapnya
KPK Buru Harun Masiku hingga Empat Tahun, Berapa Uang Negara Keluar?
KPK Buru Harun Masiku hingga Empat Tahun, Berapa Uang Negara Keluar?

KPK memang memiliki biaya untuk perburuan buron kasus korupsi dalam rangka penegakkan hukum.

Baca Selengkapnya
KPK Sebut Gugatan Kubu Hasto Hambat Penyidikan Kasus Harun Masiku
KPK Sebut Gugatan Kubu Hasto Hambat Penyidikan Kasus Harun Masiku

Sebanyak 514 DPC PDIP menggugat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penyitaan buku catatan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Baca Selengkapnya
LBH Jakarta Buka Posko dan Kanal Aduan Bagi Guru Honorer Diberhentikan
LBH Jakarta Buka Posko dan Kanal Aduan Bagi Guru Honorer Diberhentikan

Posko dibuka karena LBH Jakarta menerima banyak aduan dari guru honorer yang terdampak cleansing.

Baca Selengkapnya
Soroti Penyaluran Dana BOS lewat Belanja Hibah Kota Banjarbaru, ICW: Sepertinya Ada Salah Pencatatan
Soroti Penyaluran Dana BOS lewat Belanja Hibah Kota Banjarbaru, ICW: Sepertinya Ada Salah Pencatatan

BPK rekomendasikan Wali Kota Banjarbaru agar meminta Kadisdik selaku penanggungjawab BOS lebih cermat

Baca Selengkapnya
KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif
KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif

Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK

Baca Selengkapnya
PKB Pecat Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Usai Ditetapkan Tersangka KPK
PKB Pecat Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Usai Ditetapkan Tersangka KPK

Gus Muhdlor tersangka kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN

Baca Selengkapnya
Minta Polisi Profesional, Said Didu Klaim Punya Bukti Kuat Dukungan Apdesi soal Pembebasan Lahan di Kronjo
Minta Polisi Profesional, Said Didu Klaim Punya Bukti Kuat Dukungan Apdesi soal Pembebasan Lahan di Kronjo

Said dilaporkan Maskota HJS, ketua Apdesi Kabupaten Tangerang yang juga Kades Blimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.

Baca Selengkapnya