Ahok soal kasus UPS tak diusut KPK: Lupakanlah sudah diambil polisi
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menemukan banyak permainan anggaran dalam APBD DKI Jakarta 2014. Paling banyak terlihat pada pos penganggaran Dinas Pendidikan.
Saking banyaknya, dia tidak bisa menyebutkan satu persatu dugaan mark up dalam anggaran pendidikan. Kata Ahok, biasanya anggaran yang dimainkan saat sistem pengadaan barang.
"Banyaklah macam-macam, pokoknya aneh-aneh. Ya digital laptop-laptop, proyektor, aneh-aneh saja. Semua banyak banget," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/3).
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Siapa yang setuju dengan Ahok tentang korupsi? Perbincangan kedua tokoh tersebut turut menuai beragam tanggapan dari publik.
-
Dimana Ahok menghabiskan masa kecil? Masa kecil Ahok sendiri dihabiskan di Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur.
-
Bagaimana cara Kemenhub merombak kurikulum sekolah kedinasan? Perombakan di sekolah kedinasan Kemenhub ini nantinya akan dimulai dari perubahan sistem rekrutmen peserta didik. Kemudian berikutnya cara mengajar, seperti menggunakan gaya bahasa kekinian sehingga mahasiswa berubah. 'Dosen, pengelola, dan mahasiswa akan dibuat semakin sibuk untuk tingkatkan sesuatu yang lebih produktif, lebih humanis dan itu masuk kurikulum,' kata Prof Wihana.
Walaupun telah menemukan dugaan mark up, mantan Bupati Belitung Timur ini memutuskan penyelesaiannya kepada kepolisian. Dia berharap dengan sistem e-budgeting, niat mempermainkan anggaran sudah tak ada lagi.
"KPK kamu udah lupakan lah, kan udah diambil polisi. Tapi tergantung KPK," ungkapnya.
Seperti diketahui, salah satu penggelembungan terbesar dianggarkan untuk peningkatan mutu ruang kelas di sekolah. Nilainya mencapai Rp 6 miliar. Angka ini tidak jauh berbeda pengadaan barang Uninterruptible Power Supply (UPS).
Sebagai contoh, pengadaan Classroom audio system (CRASS) SMA/SMK yang dianggarkan Rp. 5 miliar. Pengadaan ini diajukan oleh Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Menengah Jakarta Timur. Tujuannya untuk peningkatan Saran dan Prasarana Pendidikan.
Merdeka.com mencoba memberikan beberapa contoh lain anggaran pengadaan untuk peningkatan mutu kelas, sebagai berikut:
1. Pengadaan Collaboration Active Classroom (CAC) untuk SMK yang diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar.
2. Pengadaan Collaboration Active Classroom (CAC) untuk SMA yang diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar.
3. Pengadaan Multimedia Interactive Class untuk SMP diajukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan nilai anggaran Rp 4,5 miliar.
4. Pengadaan Alat Digital Education Classroom SMAN 23 yang diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar.
5. Portable Wireless Interactive Digital Equiments Fot Class Room untuk SMA diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 2,5 miliar.
6. Portable Wireless Interactive Digital Equipments For Class Room untuk SMA diajukan Sudin Menengah Jakarta Timur dengan nilai anggaran Rp 2,5 miliar.
7. Pengadaan alat Digital Education Classroom SMKN 9 diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar.
8. Pengadaan alat Digital Education Classroom SMKN 17 diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar.
9. Pengadaan Digital Classroom diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Selatan dengan nilai anggaran Rp 5 miliar.
10. Pengadaan alat Digital Education Classroom SMAN 84 diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar.
Berdasarkan APBD DKI Jakarta 2014 yang diterima merdeka.com, tercatat ada sekitar 33 program untuk melakukan peningkatan mutu kelas yang nilainya lebih kurang Rp 148.500.000.000.
Selain itu, ada pula anggaran pengelolaan dan pengadaan pohon menghabiskan anggaran sekitar Rp 135.188.040.658 dari total anggaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta mendapatkan anggaran Rp 2,44 triliun dalam APBD DKI Jakarta 2014.
Ada pula anggaran pengadaan tong sampah menghabiskan anggaran senilai Rp 38.854.373.225 dengan total anggaran Dinas Kebersihan DKI Jakarta Rp 2,3 triliun dalam APBD DKI Jakarta 2014.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya.
Baca SelengkapnyaSyafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca SelengkapnyaMenurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca SelengkapnyaAda asumsi Ahok turut berkontribusi atas pendirian PSI.
Baca SelengkapnyaAhok berandai jika ditawari dan berkesempatan menempati jabatan di pemerintahan.
Baca SelengkapnyaAhok diangkat sebagai Komisaris Utama Pertamina oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir pada 25 November 2019.
Baca SelengkapnyaPDIP Tak Arahkan Ahok untuk Mundur dari Komisaris Utama Pertamina
Baca SelengkapnyaPosko dibuka karena LBH Jakarta menerima banyak aduan dari guru honorer yang terdampak cleansing.
Baca SelengkapnyaKomisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut KPK memegang banyak kasus korupsi di PT Pertamina.
Baca SelengkapnyaPlt Kepala DPRKP Jakarta Afan Adriansyah mengatakan tak tahu menahu soal hilangnya plang 'Jakhabitat' tersebut.
Baca SelengkapnyaAhok pun meluruskan pernyataannya soal Gibran dan Jokowi tak bisa kerja jika Prabowo memenangi Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya