Ahok soal kritik anggaran SKPD: Nanti e-budgetingnya saya lock!
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan mengevaluasi anggaran dan pengalokasian beberapa dinas di DKI Jakarta. Sebab menurutnya, banyak sekali pemborosan anggaran untuk kegiatan tak terlalu penting seperti yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.
"Banyak (yang dievaluasi lagi anggarannya) hampir semua (dinas). Dinas PU (Tata Air dan Bina Marga DKI), Dinas Taman, Dinas Olahraga sama Kelautan sama semuanya. Hampir semua SKPD," kata Ahok, sapaannya, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (19/11)
Selain akan mengevaluasi anggaran satu persatu dinas, Ahok mengancam akan menstafkan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta bila penyusunan anggaran tidak diperbaiki dan tidak mengikuti perintahnya.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
-
Kenapa Ahok ingin jadi pejabat? Pesan Sang Ayah Pengalaman sering diperas oknum pejabat membuatnya terobsesi ingin menjadi pejabat. Ditambah pesan dari sang ayah sebelum meninggal. Pesan ini juga mendorongnya untuk jadi pejabat yang jujur dan membawa perubahan positif.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Apa pesan ayah Ahok? 'Orang miskin tidak akan menang melawan orang kaya, orang kaya tidak akan bisa melawan pejabat' kutipan pesan sang ayah, dari pepatah Tiongkok Kuno yang jadi pendorongnya.
"Saya sudah perintahkan plus ancaman. Jadi yang lain saya sudah bilang, Anda sudah tahu apa yang tidak perlu kalian tahu dari saya sebetulnya. Nanti kalau sudah sampai KUA-PPAS saya sudah minta kayak gitu tapi masih dilolosin, maka kalian semua akan saya stafkan," tegas mantan politisi Gerindra ini.
Jika tak kunjung diperbaiki, Ahok juga mengancam dinas terkait tidak dapat menggunakan anggaran tersebut dan akan ditarik kembali jika telah masuk dalam e-budgeting.
"Kamu enggak bisa nikmatin dan uangnya akan saya di-lock. Nanti APBDP paling cepet Juni udah bisa APBDP, saya akan tarik kembali semua. Itu yang saya bilang sama mereka," tandasnya.
Seperti diketahui, orang nomor satu DKI ini tengah gencar mendorong penyusunan anggaran yang akuntabel dan transparan. Upaya ini dilakukan dengan mengevaluasi dan mengawasi tiap detil penggunaan anggaran di tiap dinas di DKI Jakarta. Selanjutnya, hasil penyusunan tersebut, harus dimasukkan dalam e-budgeting agar dapat dikontrol.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca SelengkapnyaAhok berandai jika ditawari dan berkesempatan menempati jabatan di pemerintahan.
Baca SelengkapnyaBambang mengaku anggaran Badan Otorita Ibu Kota Nusantara tahun 2024 diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca Selengkapnyakegiatan yang saat ini diblokir (catatan halaman IV A DIPA) dan diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir Semester I TA 2024.
Baca SelengkapnyaAhok bahkan mengomentari kebijakan Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan terkait pergantian nama jalan di ibu kota.
Baca SelengkapnyaAkmal mengingatkan seluruh OPD untuk berbenah. Dia juga menekankan perlunya pembinaan pegawai.
Baca SelengkapnyaAhok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!
Baca SelengkapnyaMantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik langkah Pemerintah Provinsi Jakarta terkait penonaktifan puluhan ribu NIK KTP
Baca SelengkapnyaSedikitnya ada lima kriteria yang harus dimiliki calon gubernur Jakarta
Baca SelengkapnyaAhok pun meluruskan pernyataannya soal Gibran dan Jokowi tak bisa kerja jika Prabowo memenangi Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSyafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca SelengkapnyaKent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca Selengkapnya