Follow
Ahok soal pemakaian APBD 2014: Lebih baik daripada mark up
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta tidak mencapai titik temu dalam pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2015. Sehingga selama satu tahun ke depan Jakarta akan menggunakan pagu anggaran APBD DKI Jakarta 2014. Ini sejarah pertama yang buat Indonesia.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan, kerugian atas keputusan tersebut hanya terjadi jika terjadi lonjakan pendapatan. Sebab pemasukan tersebut tidak dapat dibelanjakan pada tahun anggaran 2015.
"Kalau pemasukan DKI tahun ini melonjak sampai nambah Rp 20 triliun maka kami enggak bisa pake ditaruh saja," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (23/3).
-
DPK itu apa? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana pelipatan surat suara DPRD DKI dilakukan? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
Walaupun begitu, mantan Bupati Belitung Timur ini memastikan ini tidak akan menjadi kendala dalam pembangunan Jakarta. Syaratnya pembelanjaan yang dilakukan harus lebih efektif dibandingkan tahun 2014.
"Saya jamin dengan Rp 72 triliun pakainya efektif sama aja. Daripada Rp 90 triliun tapi Rp 20 triliun diembat beli barang enggak guna. Lebih baik barang yang dibeli sesuai yang kami inginkan. Enggak ada mark up," jelasnya.
Basuki atau akrab disapa Ahok, mengungkapkan, keuntungan dengan menggunakan APBD DKI Jakarta 2014 adalah tidak berjalannya fungsi dewan. Karena pengawasan program akan langsung dilakukan Kementerian Dalam Negeri.
"Sekarang kami langsung diawasi Mendagri. Masyarakat juga akan lebih kritis. Pergub ini betul-betul kami pakai untuk beli barang dan jasa untuk atasi macet, banjir dan pendidikan," ujarnya.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan lebih cepat menjalankan pengadaan barang dan jasa. Ini dikarenakan input program pada tahun ini sudah dilakukan dengan menggunakan e-budgeting dan e-katalog.
"Pelayanannya enggak telat juga, tempat lain itu April baru mau lelang, kami dari sekarang sudah lelang. Lagi pula presiden sudah keluarkan surat pada kami, bahwa usahakan semuanya dibeli di e-katalog. Bahkan LKPP sekarang lagi rancang lelang yang 3 hari. Jadi cepat sekali," terangnya.
Suami Veronica Tan ini menegaskan, keuntungan menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengesahkan pagu anggaran APBD DKI Jakarta 2014, maka legislatif tidak dapat 'nitip' program.
"Jadi sekarang lebih enak. Selama DPRD nggak nitip barang aneh-aneh dengan Perda lebih baik. Tapi kalau ngotot nitip lebih baik Pergub," tutup Ahok.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kebijakan penggratisan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar diberlakukan oleh Anies Baswedan
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.
Baca Selengkapnya
Ahok menilai jika memang penggusuran paling banyak terjadi di era pemerintahannya, berarti programnya mendirikan banyak rusunawa berhasil.
Baca Selengkapnya
Selain itu, pada 2024 ini juga kembali diberikan pembebasan sanksi administratif kepada wajib pajak.
Baca Selengkapnya
Bey Machmudin tak mau menerbitkan obligasi daerah seperti era Ridwan Kamil.
Baca Selengkapnya
Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil menyebut Ahok gubernur paling banyak melakukan penggusuran, bahkan menyebut paling brutal.
Baca Selengkapnya
Anies menjelaskan, tujuan kebijakan itu untuk memberikan kesempatan warga DKI Jakarta memiliki tempat tinggal.
Baca Selengkapnya
Pemerintah pusat berencana memberikan insentif sebesar Rp10 miliar kepada pemerintah daerah yang bisa mengelola air dengan baik.
Baca Selengkapnya
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca Selengkapnya
Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca Selengkapnya
AHY berharap melalui pemberian penghargaan ini, semakin banyak pemerintah kota/kabupaten yang juga memberi keringanan BPHTB
Baca Selengkapnya