Ahok soal prostitusi: Satpol PP kelasnya cuma nguber PSK di jalanan

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Aturan ini melarang tindakan asusila di tempat-tempat umum.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama pesimis, aturan tersebut bisa menertibkan praktik asusila di Jakarta. Terlebih, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) hanya mengejar pekerja seks komersial kelas bawah.

"Kami susah nyari tindakan prostitusinya. Satpol PP kan seringnya kejar-kejar PSK di pinggir jalan. Satpol PP mah kelasnya cuma nguber-nguber PSK yang ada di jalan," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/5).

Untuk itu, mantan Bupati Belitung Timur ini menyerahkan kepada pihak Bareskrim Polri dalam penindakan. Pada kenyataannya, kata Ahok, tindak prostitusi juga dilakukan di kos-kosan bahkan hotel berbintang.

"Nyarinya susah. Apalagi dia online kan nawarin jasanya. Prostitusi di hotel-hotel Satpol PP mana tahu. Saya kira hanya Bareskrim yang bisa buktikan," tutup suami Veronica Tan ini.

Berikut bunyi Perda no 8 Tahun 2007 itu:

Setiap orang dilarang: a. menjadi penjaja seks komersial; b. menyuruh, memfasilitas, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; c. memakai jasa penjaja seks komersial," demikian isi dari ayat ke-2 dari pasal tersebut.

Lebih lanjut Pasal 61 ayat (2) dari Perda yang sama mengatur bahwa para pelaku prostitusi atau pihak yang terlibat dengan bisnis prostitusi harus dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat selama 20 hari dan paling lama selama 90 hari. Ayat tersebut juga mengatur para pelaku prostitusi bisa dikenai hukuman berupa pembayaran denda paling sedikit sebesar Rp 500.000 dan paling banyak sebesar Rp 30.000.000.