Ahok soal temuan Ombudsman: Kalau ketahuan copot-copotin aja
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku geram mendengar temuan Ombudsman RI soal penyelewengan perizinan usaha di lingkungan Pemprov DKI. Tidak main-main, aksi pungutan liar yang dilakukan birokrat itu mencapai Rp 1,2 miliar per tahun.
Ahok pun mengaku akan menindaklanjuti laporan tersebut, bahkan mantan bupati Belitung Timur ini mengancam mencopot mereka jika terbukti meminta pungli.
"Sudah lihat laporannya, ya sudah kalau ketahuan copot-copotin aja jadi staf," tegas Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/9).
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Siapa yang terbukti terlibat pungli di Rutan KPK? 90 pegawai Komisi Antirasuah yang telah terbukti terlibat dalam praktik pungli.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
Ahok mengaku sudah mendapatkan sejumlah nama sejumlah pejabat yang diduga melakukan pungli terhadap proses perizinan usaha kecil menengah (UKM). Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Ahok mengupayakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
"Kita mau bikin semua jadi PTSP, makanya di PTSP tunjangannya akan sejajar dengan Bappeda, Inspektorat. Jadi yang kerja di PTSP itu akan gede gajinya. Tapi dia akan disurvei harus bisa tanggung jawab semua urusan dia yang pegang," tegasnya.
Ahok menambahkan, sistem ini akan dilaksanakan mulai Januari 2015 mendatang.
"Sekarang kan udah mulai kelihatan. Lurah yang bagus sudah kelihatan. Salah satu program kita yang harus kita lakukan adalah merapikan jalan-jalan yang ada di kampung," tandasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya.
Baca SelengkapnyaAhok berandai jika ditawari dan berkesempatan menempati jabatan di pemerintahan.
Baca SelengkapnyaSyafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca SelengkapnyaMantan Gubernur DKI Basuki T Purnama bercerita saat ditahan kasus penistaan agama.
Baca SelengkapnyaMenurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca SelengkapnyaPara pelapor menduga adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Anwar Usman saat menggelar konferensi pers pada 8 November 2023 lalu, pascaputusan MKMK.
Baca SelengkapnyaDi hadapan para pendukung Ganjar-Mahfud di Eropa, Ahok justru menegaskan melawan balik
Baca SelengkapnyaDewas: Karutan KPK Tahu Ada Pungli Oleh Bawahannya, Tapi Malah Dimaklumi
Baca SelengkapnyaJika para pimpinan oknum tersebut tidak diperiksa maka akan ada asumsi dari masyarakat, pimpinannya menerima setoran dari bawahannya.
Baca SelengkapnyaAhok divonis dua tahun penjara dalam kasus penistaan agama pada 9 Mei 2017.
Baca SelengkapnyaKomisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut KPK memegang banyak kasus korupsi di PT Pertamina.
Baca SelengkapnyaKejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah
Baca Selengkapnya