Ahok: Tak cetak lulusan terbaik, subsidi ke IPDN terlalu besar

Merdeka.com - Wacana pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) masih menjadi perbincangan sejumlah khalayak. Hal itu pertama kali dilontarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Pria yang akrab disapa Ahok ini menilai subsidi yang diberikan untuk lembaga pendidikan abdi negara itu terlalu besar.

"Menurut saya kenapa enggak perlu, untuk apa subsidi begitu besar," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (9/9).

Pasalnya, lanjut Ahok, subsidi berjumlah besar yang diberikan oleh negara tidak dibarengi kualitas yang dimiliki lulusan-lulusan IPDN. Salah satu contoh yakni terjadinya kekerasan fisik yang kerap diterima siswa baru.

"Walaupun dia perbaikan, buat apa ada korban? Saya sih berharap kalau ada bully-bully lagi di IPDN, kompak-kompakan nginjak-nginjak, orang akan bilang sama saya, yang saya usul masuk akal," tuturnya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menuturkan, untuk menjadi Pamong tidak harus menempuh pendidikan di IPDN, melainkan dapat mencontoh pelayanan pegawai bank swasta atau nasional.

"Misal contoh, salah satu bank swasta kita BCA, itu pelayanan pada pelanggan juara dunia 4 tahun berturut-turut, nah konsep UU ASN (Aparatur Sipil Negara)adalah membuat seluruh kantor pemerintah itu seperti swasta atau bank, makanya kami begitu masuk dan Pak Jokowi mau merubah kantor camat itu seperti bank," tutur Ahok.

Sebelumnya, Ahok minta Kepala Negara membubarkan IPDN merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

"Menurut saya Undang-Undang ASN sudah tidak memberikan keistimewaan kepada IPDN. Nah Undang-Undang ASN sudah berbicara swasta pun masuk. IPDN ada ketika belum ada Undang-Undang ASN," kata Ahok.

"Jadi semangat Undang-Undang ASN itu, sudah tidak membutuhkan IPDN. Jadi kalau ada anggota DPR yang ngomong seperti itu (tidak setuju) kan, saya anggota DPR RI dulu Komisi II. Dan saya juga tim perumusnya yang bikin Undang-Undang ASN," jelasnya.