Ahok tak masalah pakai APBD 2014, Djarot usahakan RAPBD 2015

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri masih mengevaluasi RAPBD DKI Jakarta 2015 sebelum diputuskan pada 13 Maret mendatang. Setelah itu dikembalikan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan, pihaknya akan segera bersurat dengan Banggar setelah mendapatkan evaluasi dari Kemendagri. Tujuannya untuk menyelesaikan polemik antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2015.

"Kami menunggu hasil evaluasi dan klarifikasi. Batasnya tanggal 13 Maret. Setelah diterima baru kita akan berkirim surat pada Banggar," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/3).

Dia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta berusaha agar pembahasan ini mencapai titik temu dan menggunakan RAPBD DKI Jakarta 2015. Sehingga penggunaan APBD DKI Jakarta 2014 adalah pilihan terakhir yang dapat dilakukan.

"Kami akan usahakan betul ini jadi Perda," tegas mantan Walikota Blitar ini.

Djarot berharap bulan depan sudah ada kepastian anggaran untuk DKI. Belum adanya anggaran, sambung dia, bisa mempengaruhi pelayanan dan pembangunan di DKI.

"Jangan sampai ini membuat pelayanan, pembangunan di DKI jadi terlambat. APBD harus ada," tutupnya.

Langkah ini berbanding terbalik dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dia menegaskan, pihaknya tidak akan sudi memasukkan anggaran Rp 12,1 triliun dalam APBD. Bahkan dia dengan tegas mengatakan untuk tidak melakukan kompromi dengan anggota legislatif.

Dia menambahkan, polemik ini sepenuhnya diserahkan kepada Kemendagri. Karena APBD yang telah dievaluasi akan dikembalikan ke Pemprov DKI Jakarta. Kemudian pihak eksekutif dan legislatif memiliki waktu sepekan untuk membahasnya.

"Sekda sebagai ketua TAPD sudah menyiapkan yang mau diperbaiki. Bagaimana kalau DPRD tidak mau Saya sudah perintahkan tidak ada kompromi satu sen pun untuk memasukkan program yang Rp 12,1 triliun," jelasnya. (mdk/lia)