Ahok tak mau cuti demi APBD, politisi PDIP bilang 'paranoid amat ya'

Merdeka.com - Sikap bakal calon petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang 'ngotot' tak mau cuti kampanye di Pilgub menuai kritik dari anggota DPR. Ahok berdalih ingin fokus mengawasi pembahasan APBD DKI 2017 agar tak ada anggaran siluman yang dimasukkan baik dari DPRD DKI maupun Kemendagri.

Tak hanya itu, Ahok juga menyebut jika dia cuti, Wagub Djarot Saiful Hidayat tidak bisa menjadi pelaksana tugas gubernur karena tidak sepaket dengannya saat Pilgub 2012.

Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan mengatakan pernyataan Ahok itu adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap undang-undang. Padahal, katanya, aturan bahwa incumbent harus cuti telah jelas diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Kalau Pak Ahok bilang tidak mau cuti karena tidak bisa menunjuk Pak Djarot sebagai Plt, karena tidak sepaket dan diangkat melalui Perppu, ya itu kan konyol. Ini negara punya aturan main, lah seandainya tidak kan ada mekanisme lain," kata Arteria kepada merdeka.com, Jumat (5/8).

"Jangan konyol dengan beralasan menuntut keadilan dan alasan mengawal APBD. Tugas utamanya menjalankan UU selurus-lurusnya. Kok paranoid amat ya, sehingga APBD harus dia yang kawal sendiri," tambahnya.

Tugas untuk mengawal APBD 2017, menurut dia, bukan hanya tugas Ahok. Ada elemen-elemen lain yang berkewajiban menjaga akuntabilitas penyusunan anggaran. Dia menyarankan, jika tidak mau cuti, maka Ahok tidak boleh ikut kampanye.

"Kan kita ini bernegara, yang sudah punya sistem yang baku, meritual dan diterima sebagai praktik ketatanegaraan. Jadi jangan semua mau diurus sendiri, ya kalau mau urus anggaran ya monggo enggak usah ikut kampanye kan clear," tegas politisi PDIP ini.