Ahok tak setuju masuk kawasan industri Pulogadung dipungut biaya

Merdeka.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak setuju dengan pemberlakuan akses jalan berbayar yang mulai diterapkan oleh PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) di Kawasan Industri Pulogadung (KIP), Jakarta Timur.

"Seharusnya siapapun mau akses (Kawasan Industri Pulogadung) boleh. Kalau jadi dicharge gitu ya enggak lucu," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (4/12).

Pria yang akrab disapa Ahok ini mengatakan sempat menolak permintaan PT JIEP untuk meresmikan akses berbayar, namun dia menolaknya. PT JIEP merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI sekaligus pengelola KIP.

"Enggak ada, justru dia minta resmiin sekarang cuma saya nggak mau resmiin. Tapi kan saya enggak setuju," jelasnya.

Mantan politisi Gerindra ini juga mengaku telah memanggil PT JIEP terkait pemberlakuan kebijakan itu. Menurutnya, kebijakan itu harus dibatalkan karena merugikan masyarakat.

Kendati demikian, lanjut Ahok, pihaknya tidak dapat sepenuhnya melarang PT JIEP membatalkan kebijakan tersebut. Pasalnya, status kepemilikan saham DKI pada perusahaan tersebut hanya 50 persen sehingga tidak dapat memutuskan sepihak peraturan tersebut.

"Harusnya kebijakan dicabut kalau memang enggak menguntungkan. Tapi, itu (pemberlakuan kebijakan) tetap haknya dia. Saham kita di mereka hanya 50 persen," tandas Ahok.

Seperti diketahui, warga kelurahan Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, memblokir seluruh akses jalan menuju Kawasan Industri Pulogadung, Senin pagi. Aksi warga ini sebagai buntut kekesalannya lantaran PT JIEP memberlakukan sistem berbayar untuk masuk kawasan itu. Peraturan ini dianggap merugikan dan memberatkan masyarakat.