Ahok tantang DPRD beri solusi atasi macet Jakarta

Merdeka.com - Pihak DPRD DKI mengkritik kebijakan Pemprov, yang menunjuk langsung BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro), untuk membangun Light Rapid Transit (LRT).

Sebab, dalam Perpres Nomor 38/2015 tentang kerjasama Pemerintah dengan BUMD, disebutkan bahwa Gubernur tidak bisa melakukan penunjukan langsung, melainkan harus melalui tender atau lelang terlebih dahulu.

Menanggapinya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun menantang pihak DPRD DKI untuk memaparkan cara lain yang bisa mereka pikirkan, guna mengatasi kemacetan di DKI Jakarta.

"DPRD kalau nggak setuju, kasih tahu apa caranya. Saya mau tanya macetnya sekarang di Jakarta, parah kan?" kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/7).

"LRT kita masuknya ke kereta api. Sudah ada Undang-Undang Khusus Perkeretaapian, salahnya di mana ?" katanya menambahkan.

Ahok memastikan batal menggunakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan lebih memilih menunjuk langsung BUMD, dengan berlandaskan Perda nomor 12/2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah (PMP).

Dengan hal tersebut, dirinya mengaku tidak merasa berbuat suatu kesalahan sama sekali, karena langkahnya sudah sesuai dengan aturan.

"Saya berhak berikan ke BUMD, kecuali BUMD itu belum ada Perda penyertaan modal. Sudah diputuskan DPRD PMP (penyertaan modal pemerintah) ke Jakpro Rp 10 triliun. Baru kasih Rp2 triliun. Artinya ada kewajiban bayar sisanya," jelas Ahok.

"Kalau saya memberikan dia PMP lebih dari besaran di Perda baru ga boleh. Itu kamu tanya DPRD siapa yang ngomong, nggak bodoh itu?" pungkasnya.