Ahok tantang KPK buktikan kerugian negara di proyek Sumber Waras

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mempersilakan KPK menyidik hasil audit BPK RI terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Ia pun menantang penyidik KPK untuk membuktikan kesalahannya di mana.

"Silakan saja. Kamu (BPK) serahkan saja hasil audit itu. Makanya saya mau tanya, oknum KPK kalau mau bikin hebat, ya seru. Penyidik KPK ya seru. Salah saya di mana?" kata Ahok di Balai Kota, Selasa (8/12).

Dia kembalikan menjelaskan soal harga beli tanah yang dianggap BPK sebagai mark up. Dia menegaskan harga tanah meningkat karena dalam sertifikat dituliskan Sumber Waras berada di Jalan Kyai Tapa. Tapi temuan, lahan Sumber Waras berada di Tomang Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

"Yang menentukan alamat sertifikat emang gua?" ujar Ahok.

Ahok menambahkan, satu hal temuan BPK yang menurutnya tidak masuk akal adalah, penentuan nilai jual objek pajak (NJOP) yang dianggap ditentukan sembarang oleh Pemprov DKI. Padahal, jelas Ahok, NJOP ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

"NJOP itu ditetapkan ada rumusnya lho, dari menteri keuangan. Jadi NJOP bukan turun dari langit. Jadi salah di mana?" tanya Ahok.

Satu lagi kecurangan BPK, lanjut Ahok, tidak menemui dirinya saat melakukan audit. Padahal dalam Undang-Undang disebutkan jika pihak yang diaudit harus ditemui.

"Terus yang kedua, LHP disebutin gak, ada Perpres 20 tahun 2014 yang mengatakan, demi efektivitas dan efisiensi pengadaan lahan, maka kita kalau di bawah 5 hektar melakukan jual beli seperti biasa dengan mengesampingkan PP yang lama UU pengadaan tanah no 2 tahun 2012. Dia ikutin enggak? Enggak," ujarnya.

Dia menilai penyidik KPK berlaku tendensius dalam menanggapi laporan audit BPK. Jika pembelian lahan Sumber Waras dianggap merugikan negara, Ahok ingin mengetahui bagaimana cara menghitung kerugian.

"Penyidiknya bilang manggil saya karena ini dianggap kerugian, saya juga ingin tahu, gimana cara ngitung ruginya mereka," pungkasnya.