Ahok tegaskan hibah ke TNI/Polri sudah ada pos anggarannya
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan, sesungguhnya di dalam APBD DKI setiap tahunnya, memang ada dana yang dialokasikan untuk Pos Bantuan Sosial. Diakuinya pula, dana itu memang diperuntukkan untuk mendukung sejumlah program dan kebutuhan bagi TNI-Polri, dalam tugasnya menjaga stabilitas keamanan di ibu kota.
"Di APBD itu ada pos bantuan sosial. Mereka ngajuin program, kita teliti, harganya berapa, kita koreksi," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/7).
"Misalnya mau minta beli motor, kita cek harga motornya berapa. Begitu dapat harga motornya, kita tanya, kamu mau pengadaan sendiri atau kita ngadain dengan harga yang kita tentuin?" katanya menambahkan.
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Siapa yang memberikan uang saku kepada Pratama Arhan? Arhan adalah sosok yang berperan penting dalam timnas Indonesia, dengan keahlian khusus dalam lemparan jauh.Setiap kali dipanggil untuk bermain bersama timnas Indonesia, Arhan selalu diberikan uang saku.
-
Bantuan apa yang diberikan Wali Kota Tarakan? Bantuan yang diserahkan kepada para petani berupa pupuk non-subsidi sebanyak 8 ton kepada 5 kelompok tani. Selain itu, 2 unit alat cultivator juga diberikan kepada 2 kelompok tani, serta bantuan dalam pengajekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal kepada dua kelompok tani.
-
Dimana anak buah Jokowi minta anggaran? Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
Ahok memastikan, dana yang teralokasi dalam pos bantuan sosial di APBD DKI ini, akan tersalurkan dengan ketentuan yang sangat ketat.
Hal itu diakuinya, guna menjaga efektivitas penyaluran dana, yang memang diperuntukkan guna membangun sinergitas antara Pemprov DKI, TNI, dan Polri, dalam mengamankan dan mengkondusifkan keamanan di seluruh wilayah DKI Jakarta.
"Jadi nggak bisa kita mau kasih duit gelondongan. Harus ngajuin dulu, mau beli motor berapa, harga berapa, terus mereknya apa, lalu kita cocokkan di SKPD terkait," ujar Ahok.
"Misalkan alat-alat buat (anti) huru-hara itu, yang ngecek siapa? Satpol PP. Terus kita tanya, dia mau terima barang apa beli sendiri? Kalau mau beli sendiri, ya sudah kita kasih duit seharga nilai dan jumlah itu," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
ealisasi pembayaran THR bagi pensiunan PNS sudah mencapai Rp10,2 triliun dari alokasi yang ddianggarkan sebsar Rp11,7 triliun.
Baca SelengkapnyaSelisih dari alokasi dengan realisasi THR belum mencapai 100 persen, karena ada wilayah tertentu yang pengajuan THR-nya tidak di hari lebaran.
Baca SelengkapnyaHashim mengungkapkan dana yang dibutuhkan untuk program makan siang sebesar Rp450 triliun per tahun.
Baca SelengkapnyaTercatat nilainya mencapai Rp31,04 triliun per 1 April dari alokasi yang dianggarkan sebesar Rp48,7 triliun.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengatakan sumber dana bantuan sosial yang dibagikan Presiden Jokowi berada di luar alokasi dana untuk bansos dan beras.
Baca SelengkapnyaTHR yang dicairkan Kemenkeu untuk PNS, anggota TNI/Polri, hingga pensiunan.
Baca SelengkapnyaKementerian Sosial telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas negara
Baca SelengkapnyaSecara keseluruhan jumlah satuan kerja (satker) yang sudah dibayar sebanyak 13.205 99,96 persen dari 13.210 satker.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca Selengkapnya