Ahok tegaskan kenaikan harga BBM tak ubah tarif transportasi massal
Merdeka.com - Pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis premium dan solar sebesar Rp 500 per liter. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai, kenaikan harga BBM subsidi tersebut tidak akan mempengaruhi biaya transportasi massal seperti Transjakarta.
Ahok menjelaskan, kenaikan harga BBM subsidi tidak akan berpengaruh terhadap tarif transportasi massal lantaran menggunakan sistem pembayaran rupiah per kilometer. Untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM, Pemprov DKI telah menyiapkan dana Rp 1,35 triliun.
Dana ini akan diberikan kepada operator angkutan umum yang berada di bawah koordinasi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dengan mekanisme yang mengacu pada public service obligation (PSO).
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Apa tujuan dari program pengalihan subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Mengapa Pertamina turunkan harga BBM? 'Harga BBM nonsubsidi setiap bulannya per tanggal 1 mengalami penyesuaian harga pasar, namun dapat kita sampaikan bahwa harga BBM Pertamina paling kompetitif untuk menjaga daya beli masyarakat,' ucap VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso.
-
Kapan konsumsi BBM Pertamina melonjak? PT Pertamina Patra Niaga, Sebagai Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) mencatat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) pada masa mudik Hari Raya Idulfitri 1445 H, tepatnya per Kamis (4/4) pada H-6 melonjak dibandingkan hari biasa.
-
Kenapa Pertamina turunkan harga BBM? Adapun harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
-
Gimana cara pemerintah untuk meningkatkan kualitas BBM? Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mendorong implementasi peningkatan kualitas BBM, seraya membatasi penyaluran BBM subsidi dengan kandungan sulfur tinggi seperti Solar dan Pertalite.
"Kami siapkan Rp 1,35 triliun untuk PSO. PSO itu subsidi dari pemerintah. Kan enggak mungkin sekarang naik bus bayar Rp 3.500 bisa naik di mana saja turun di mana saja. Nah kekurangan itu dibayar oleh pemerintah," terang Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/3).
Topik pilihan: Polisi vs Transjakarta | BBM Subsidi
Ahok berharap, masyarakat dapat beralih ke transportasi massal sebab sistem pembayaran seperti ini sopir transportasi massal tidak akan berhenti menunggu penumpang (ngetem).
"Jadi besok enggak ada lagi yang ngomong enggak mau pakai bus karena nunggunya lama, dia (transportasi massal) jalan terus," tutupnya.
Untuk diketahui, PSO adalah mekanisme pemberian subsidi oleh Pemprov DKI Jakarta untuk tarif angkutan umum. Pemberiannya termasuk dalam dana penyertaan modal pemerintah (PMP) yang diberikan kepada PT Transjakarta. Rencananya sistem pembayaran ini akan diterapkan pada tahun 2016.
(mdk/siw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rencana penggunaan dana BOS ini pertama kali diungkapkan oleh Menko Perekonomian Airlangga
Baca SelengkapnyaJokowi menilai bahwa keputusan pemerintah terhadap harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak.
Baca SelengkapnyaLuhut mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji mana jalan terbaik untuk bisa memitigasi polusi udara.
Baca SelengkapnyaMenurut Menteri ESDm, itu wajar dilakukan saat harga minyak dunia turun imbas gencatan senjata Israel dan Hamas.
Baca SelengkapnyaSejumlah badan usaha swasta penyedia BBM semisal Shell Indonesia dan BP AKR terus mendongkrak harga BBM miliknya selama beberapa bulan terakhir.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) sempat berjanji akan menghitung dan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara terkait potensi kenaikan harga BBM.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih menunggu kajian teknis dari rencana penyesuaian subsidi.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencoba menyelesaikan masalah subsidi yang tidak tepat sasaran dengan berbagai langkah.
Baca SelengkapnyaKebutuhan akan dolar cukup tinggi untuk impor dan sebagainya.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga berjanji pemerintah tidak akan menaikkan BBM dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaHarga ini berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen seperti di wilayah DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaArifin tak menapikkan jika kenaikan harga minyak mentah dunia bakal semakin membebani pemerintah memberikan subsidi untuk sejumlah produk BBM.
Baca Selengkapnya