Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ahok tegaskan reklamasi Pulau G tidak bermasalah

Ahok tegaskan reklamasi Pulau G tidak bermasalah Ahok diperiksa kpk terkait reklamasi. ©2016 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bingung dengan pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli untuk menghentikan reklamasi Pulau G. Padahal berdasarkan sepengetahuannya, pengurukan pulau milik PT Muara Wisesa Samudra ini yang paling mengikuti aturan.

Ahok, sapaan akrabnya, menjelaskan, dalam rapat terakhir dilakukan tim gabungan lintas kementerian tidak ada hasil yang menunjukkan Pulau G melanggar aturan. Sehingga tidak cukup alasan harus memberhentikan pengerjaannya.

"Waktu kajian enggak ada nyebutin membatalkan Pulau G, enggak ada menyebutkan dia melewati pipa gas dan pipa PLN. Justru Pulau G itu adalah pulau yang sudah di potong ukurannya karena masalah pipa," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (12/7).

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, pulau yang izin pembangunannya milik anak perusahaan PT Agung Podomoro Land (APL) tersebut sudah melakukan perubahan design. Bahkan, dia menilai, Pulau G ini merupakan yang paling rapi dibandingkan 16 pulau lainnya.

"Justru yang paling rapi pengerjaan itu pulau G, yang paling ikut aturan sama yang motong pulau semua Pulau G. Jadi kecil pulau G, cuma 100 hektare. Nah dulu kan semua 400, 500 itu karena ada lewatin jalur pipa gas dan pipa listrik jadi dipotong. Saya gak tau alasannya," terangnya.

Sebelumnya, keputusan menghentikan reklamasi Pulau G diambil dalam rapat koordinasi Kementerian Koordinasi Kemaritiman hari ini. Menko Maritim Rizal Ramli mengatakan izin reklamasi Pulau G dibatalkan karena banyak pelanggaran.

Salah satunya karena pembangunan pulau tersebut berada di atas kabel-kabel PLN. Selain itu, pembangunan Pulau G disebut mengganggu akses perahu nelayan.

Pelanggaran lainnya adalah teknis pembangunan pulau yang dinilai serampangan dan berpotensi merusak biota laut. Untuk diketahui, izin reklamasi Pulau G dipegang oleh PT Muara Wisesa Samudra yang merupakan anak perusahaan APL.

(mdk/ang)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menteri AHY Jamin Bereskan Masalah Tanah IKN Tanpa Rugikan Warga dan Hambat Pembangunan
Menteri AHY Jamin Bereskan Masalah Tanah IKN Tanpa Rugikan Warga dan Hambat Pembangunan

Menteri ATR juga tidak menampik bahwa masih ada sejumlah permasalahan soal lahan yang ada di IKN.

Baca Selengkapnya
Menteri AHY Jadikan Bali Sebagai Pulau Lengkap, Begini Definisi dan Artinya
Menteri AHY Jadikan Bali Sebagai Pulau Lengkap, Begini Definisi dan Artinya

Pulau Lengkap memiliki definisi yakni sebuah pulau yang di dalamnya keseluruhan kabupaten/kota sudah terdata seluruh bidang tanah secara komprehensif.

Baca Selengkapnya
AHY Cek 10 Hektare Lahan Relokasi Korban Erupsi Gunung Ruang, Jamin Aman Tak Ada Sengketa
AHY Cek 10 Hektare Lahan Relokasi Korban Erupsi Gunung Ruang, Jamin Aman Tak Ada Sengketa

Lokasi ini dianggap lokasi yang pas untuk dijadikan tempat relokasi. Oleh karenanya, masyarakat korban erupsi tidak butuh waktu lama untuk melanjutkan kehidupan

Baca Selengkapnya
AHY Ungkap Trik Pembebasan Lahan di IKN Tanpa Menimbulkan Masalah
AHY Ungkap Trik Pembebasan Lahan di IKN Tanpa Menimbulkan Masalah

AHY menegaskan pemerintah juga punya tujuan besar pembangunan yang juga harus dikawal dan dijaga bersama-sama.

Baca Selengkapnya
Manajemen Anti Penyuapan PHR Dinilai Setara dengan Perusahaan Migas Internasional
Manajemen Anti Penyuapan PHR Dinilai Setara dengan Perusahaan Migas Internasional

Diharapkan para mitra kerja PHR bisa bersinergi dan berkolaborasi demi mendukung terciptanya kinerja yang produktif, andal, dan selamat.

Baca Selengkapnya
Menteri AHY Pastikan Tak Ada Masalah Lahan di Pembangunan 3 Kawasan Ekonomi Khusus
Menteri AHY Pastikan Tak Ada Masalah Lahan di Pembangunan 3 Kawasan Ekonomi Khusus

Sementara KEK baru di Morowali, Sulawesi Tengah akan ada pengembangan nikel yang juga melibatkan PT Vale Indonesia Tbk.

Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil: Reklamasi di Utara Jadi Masa Depan Jakarta
Ridwan Kamil: Reklamasi di Utara Jadi Masa Depan Jakarta

RK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.

Baca Selengkapnya
Menteri AHY Minta Persoalan Lahan di IKN Dituntaskan Secara Clean and Clear
Menteri AHY Minta Persoalan Lahan di IKN Dituntaskan Secara Clean and Clear

AHY mengatakan pembangunan IKN di Kaltim menjadi representasi Indonesia.

Baca Selengkapnya
Harapan Gibran Usai AHY Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN
Harapan Gibran Usai AHY Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN

Gibran enggan mengomentari diangkatnya AHY menggantikan Hadi Tjahjanto.

Baca Selengkapnya
AHY Ungkap Masih Ada 2.086 Hektare Tanah di IKN Nusantara yang Bermasalah
AHY Ungkap Masih Ada 2.086 Hektare Tanah di IKN Nusantara yang Bermasalah

AHY mengatakan, secara prinsip dasarnya pembangunan tentu harus berjalan dengan baik. Namun, katanya, warga juga harus mendapatkan keadilan.

Baca Selengkapnya
Masalah Proyek Pengendalian Banjir Sungai Sepaku di IKN, Warga dan Pemerintah Sepakati 4 Poin
Masalah Proyek Pengendalian Banjir Sungai Sepaku di IKN, Warga dan Pemerintah Sepakati 4 Poin

Pemerintah berhasil menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat pembangunan pengendalian banjir Sungai Sepaku.

Baca Selengkapnya