Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ahok tegaskan tak ada penyimpangan pembelian lahan RS Sumber Waras

Ahok tegaskan tak ada penyimpangan pembelian lahan RS Sumber Waras Ahok. ©2013 Merdeka.com/Faqih F

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja (Ahok) dengan tegas menyatakan tidak melakukan mark up dalam pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. Ahok mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membeli lahan tersebut sudah sesuai dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) yang berlaku pada 2014.

"Jelas kita membelinya sesuai aturan. Karena asumsinya NJOP sudah di bawah appraisal sudah terbukti hasil appraisal kalau NJOP lebih murah dibandingkan di seluruh Jakarta. Itu bisa tanya ke kantor pajak," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota Jakarta Pusat pada Rabu (15/7).

Sebagai informasi, appraisal atau penilaian properti berdasarkan perbandingan data pasar, pendekatan biaya dan pendekatan pendapatan.

Ia mengatakan penentuan NJOP yang dianggap tinggi sudah sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan. Mantan Bupati Belitung Timur mengharapkan perhitungan NGOP jangan disamakan dengan lahan di pinggiran kota.

"Jangan bandingkan jalan kampung, beda loh. NJOP Sumber Waras dengan rumah juga beda. Rumusnya perhitungannya berdasarkan lokasi tanah di Jakarta seperti Menteng maksimum 80 harga appraisal sehingga NJOP tak jauh dari harga pasar," kata Ahok.

Namun, kata dia harga appraisal di pemukiman penduduk hanya sekitar 30 sampai 60 persen. Pemda membuat kebijakan itu agar tidak menyusahkan masyarakat bawah.

Nanti, lahan Sumber Waras akan dibangun sebagai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Karena wilayah Jakarta Barat tak memiliki rumah sakit umum bagi masyarakat.

"Kalau tidak ada gitu, lihat saja banyak pasien yang mengantre untuk dirawat di RS kanker Darwis. Mereka ngantrenya sampai setengah mati, maka kita beli tanah untuk bangun rumah sakit," jelasnya.

Sebelumnya lembaga survei Garuda Institute merilis 12 fakta yang menunjukkan bahwa Ahok melakukan mark up lantaran NJOP lahan tahun 2014 nilainya per meter persegi Rp 20.755.000.

Seharusnya Pemprov DKI membeli dengan harga Rp 7.440.000 per meter persegi dalam pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat.

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
AHY Ungkap Trik Pembebasan Lahan di IKN Tanpa Menimbulkan Masalah
AHY Ungkap Trik Pembebasan Lahan di IKN Tanpa Menimbulkan Masalah

AHY menegaskan pemerintah juga punya tujuan besar pembangunan yang juga harus dikawal dan dijaga bersama-sama.

Baca Selengkapnya
Menteri AHY Jamin Bereskan Masalah Tanah IKN Tanpa Rugikan Warga dan Hambat Pembangunan
Menteri AHY Jamin Bereskan Masalah Tanah IKN Tanpa Rugikan Warga dan Hambat Pembangunan

Menteri ATR juga tidak menampik bahwa masih ada sejumlah permasalahan soal lahan yang ada di IKN.

Baca Selengkapnya
2.086 Lahan di IKN Habis HGU
2.086 Lahan di IKN Habis HGU

Nusron menjelaskan, dari luas 2.806 hektare itu, ada sebagian lahan yang ditempati oleh penduduk.

Baca Selengkapnya
AHY Serahkan Sertifikat Tanah Wakaf hingga Hak Pengelolaan kepada Pemprov Kalbar dan Polri
AHY Serahkan Sertifikat Tanah Wakaf hingga Hak Pengelolaan kepada Pemprov Kalbar dan Polri

Menteri AHY menginstruksikan kepada seluruh jajaran agar terus menggalakkan sertipikasi bagi tanah-tanah wakaf.

Baca Selengkapnya
Menteri AHY Tetapkan Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf Gratis
Menteri AHY Tetapkan Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf Gratis

AHY menegaskan, pengurusan sertifikat tanah wakaf bebas biaya alias gratis.

Baca Selengkapnya
Cegah Munculnya Sengketa, Pesantren NU di Cirebon Disertifikasi Wamen ATR/BPN
Cegah Munculnya Sengketa, Pesantren NU di Cirebon Disertifikasi Wamen ATR/BPN

Pesantren tersebut awalnya sebuah gubuk yang difungsikan untuk pengajian rutin.

Baca Selengkapnya
Wamen ATR: Sengketa Tanah Wakaf Dapat Dihindari dengan Sertifikat
Wamen ATR: Sengketa Tanah Wakaf Dapat Dihindari dengan Sertifikat

Kepada para penerima sertifikat wakaf, Raja Juli berpesan supaya sertifikat yang diterima dapat dijaga dengan baik.

Baca Selengkapnya
2.068 Hektare Lahan di Ibu Kota Nusantara Masih Bermasalah, Menteri AHY Belum Mau Terbitkan Sertifikat
2.068 Hektare Lahan di Ibu Kota Nusantara Masih Bermasalah, Menteri AHY Belum Mau Terbitkan Sertifikat

AHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.

Baca Selengkapnya
AHY Ungkap Masih Ada 2.086 Hektare Tanah di IKN Nusantara yang Bermasalah
AHY Ungkap Masih Ada 2.086 Hektare Tanah di IKN Nusantara yang Bermasalah

AHY mengatakan, secara prinsip dasarnya pembangunan tentu harus berjalan dengan baik. Namun, katanya, warga juga harus mendapatkan keadilan.

Baca Selengkapnya
Raja Antoni: Hanya di Era Jokowi Sertifikasi Tanah Wakaf Capai 21.462 Bidang per Tahun
Raja Antoni: Hanya di Era Jokowi Sertifikasi Tanah Wakaf Capai 21.462 Bidang per Tahun

Tiba di lokasi pukul 09.25 WIB, Wakil Menteri Raja Antoni kemudian menyalami para penerima sertifikat yang datang.

Baca Selengkapnya
AHY Cek 10 Hektare Lahan Relokasi Korban Erupsi Gunung Ruang, Jamin Aman Tak Ada Sengketa
AHY Cek 10 Hektare Lahan Relokasi Korban Erupsi Gunung Ruang, Jamin Aman Tak Ada Sengketa

Lokasi ini dianggap lokasi yang pas untuk dijadikan tempat relokasi. Oleh karenanya, masyarakat korban erupsi tidak butuh waktu lama untuk melanjutkan kehidupan

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Instruksikan Bereskan 2.086 Ha Lahan Bermasalah di IKN, AHY Tak Ingin Grusa Grusu
Presiden Jokowi Instruksikan Bereskan 2.086 Ha Lahan Bermasalah di IKN, AHY Tak Ingin Grusa Grusu

AHY mengaku diperintahkan Presiden Jokowi untuk menangani persoalan lahan dengan pendekatan yang baik.

Baca Selengkapnya