Ahok tegaskan taksi online di Jakarta wajib KIR
Merdeka.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta tak menolerir taksi online yang beroperasi tak sesuai aturan. Akhir pekan lalu, 11 unit mobil taksi online terjaring razia karena tidak bisa menunjukkan dokumen KIR.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok menuturkan, taksi online terjaring razia karena tidak memenuhi syarat sebagai moda angkutan umum berbasis aplikasi. "Sebagian mereka belum mau pakai KIR," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Senin (1/8).
Ahok mengacu pada aturan Menteri Perhubungan yang belum lama diterbitkan. Peraturan Menteri (Permen) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek mewajibkan kendaraan taksi online wajib lulus uji KIR, berpelat kuning, memiliki bengkel, dan memiliki tempat penyimpanan kendaraan atau pool.
-
Mengapa DPR RI minta perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Siapa yang menjadi driver taksi online? 'Kami jual aset, dan suami berusaha cari kerja lagi. Karena pandemi, akhirnya dia jadi driver taksi online,' ungkap Ira.
-
Bagaimana peraturan tentang APK di angkutan umum? Larangan pemasangan alat kampanye pada angkutan umum tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023.
-
Apa yang dilarang terkait APK di angkutan umum? Padahal, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melarang pemasangan APK pada angkutan umum karena menganggu estetika serta kenyamanan pengendara dan pejalan kaki.
-
Bagaimana DPR RI berharap perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Siapa yang minta perusahaan taksi online buat tombol darurat? 'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
Mantan Bupati Belitung Timur itu menegaskan kendaraan yang digunakan sebagai taksi online wajib mengikuti aturan yang ada. "Jadi mesti pakai KIR," ucap Ahok.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah membenarkan soal razia taksi online tersebut. Menurut dia, mereka tetap membandel tidak menggunakan KIR saat beroperasi mengangkut penumpang.
"Mereka kan harus mengoperasikan kendaraan-kendaraan yang sudah berizin, gunakan KIR," kata Andri saat dihubungi merdeka.com, Minggu (31/7).
Andri menilai, sampai saat ini taksi online tetap saja tak mengindahkan aturan Kemenhub. Beroperasi tanpa izin.
"Mereka kenyaatannya berkendara dengan kendaraan yang belum berizin, tidak punya KIR," tutur dia.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Uji KIR merupakan rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor.
Baca SelengkapnyaBiaya ojol dan taksi online di Jawa Timur kini diatur keputusan gubernur. Begini dampaknya.
Baca SelengkapnyaTujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengaku terdapat tantangan dalam pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor pertama, adanya dugaan pemalsuan atau manipulasi KIR.
Baca SelengkapnyaDibutuhkan sebuah sistem agar masyarakat terdorong menggunakan transportasi publik.
Baca Selengkapnya"Banyak kita mendapatkan masukan di antaranya membuat koalisi instansi jalan."
Baca SelengkapnyaBus tersebut tidak memiliki kelengkapan surat-surat seperti uji KIR, STNK.
Baca SelengkapnyaCara Cek Mobil Sudah KIR atau Belum, Bisa Lewat Handphone
Baca SelengkapnyaPemprov DKI memastikan kendaraan yang usianya tiga tahun lebih, bukanlah target sasaran saat razia.
Baca SelengkapnyaPembatasan kendaraan pribadi di Jakarta bertujuan untuk mendorong penggunaan transportasi umum, mengatasi kemacetan, dan mengurangi emisi gas buang.
Baca SelengkapnyaWajib pajak pemilik usaha wajib mengetahui tentang data transaksi usaha.
Baca SelengkapnyaMenurut Menhub Budi, perlu ada ketentuan dalam UU mengenai perlindungan dan kesejahteraan para pengemudi ojol.
Baca Selengkapnya