Ahok: Total RAPBD tahun 2015 mencapai Rp 73,08 triliun
Merdeka.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015 mencapai Rp 73,08 triliun. Nilai ini meningkat sebesar 0,24 persen dibandingkan APBD DKI Jakarta 2014 sebesar Rp 72,9 triliun.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, peningkatan APBD DKI Jakarta 2015 tidak jauh berbeda dari APBD DKI Jakarta 2014. Sebab kenaikan hanya sebesar Rp 900 miliar.
"Total RAPBD tahun 2015 mencapai Rp 73,08 triliun atau meningkat 0,24 persen dibandingkan dengan APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 72,9 triliun," jelas Ahok dalam rapat paripurna dengan agenda pidato gubernur mengenai RAPBD DKI 2015 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (12/1).
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Bagaimana perubahan nama DKI Jakarta berpengaruh ke ekonomi? Perubahan ini tidak hanya sekedar perubahan nama, tetapi juga mengandung dampak besar dalam hal kebijakan ekonomi dan pemerintahan.
-
Apa yang paling signifikan di APBD Kaltim? Tahun ke tahun, sejak 2019 APBD Kaltim terus meningkat signifikan. Mulai di angka Rp 13 triliun pada 2019, kini APBD Kaltim menyentuh angka Rp 25,3 triliun pada tahun anggaran 2023.
-
Kenapa APBD Kaltim meningkat? Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Yusliando juga menyebutkan, signifikansi peningkatan APBD ditunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari sektor pajak dan arus investasi yang masuk ke Kaltim.
-
Kenapa APBD Kutai Timur meningkat di tahun 2024? Bupati Ardiansyah menjelaskan, APBD Kutai Timur tahun depan alami peningkatan. Baginya, dana yang lebih besar ini digunakan untuk percepatan pembangunan.
-
Kapan Tjokropranolo jadi Gubernur DKI Jakarta? Hingga pada tahun 1977, ia dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 1977-1982..
Dia menjelaskan, APBD DKI Jakarta 2015 ini meliputi Pendapatan Daerah sebesar Rp 63,80 triliun, Belanja Daerah sebesar Rp 67,44 triliun, Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 9,28 triliun dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 5,63 triliun.
Sedangkan untuk Pendapatan Daerah tahun 2015 sebesar Rp 63,80 triliun atau lebih rendah 1,91 persen dari Perubahan APBD Tahun 2014 sebesar Rp 1,24 triliun. Angka itu belum termasuk Silpa 2014 sebesar 8,98 triliun.
"Komponen pendapatan daerah diharapkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 45,32 triliun, Dana Perimbangan sebesar Rp 11,40 triliun dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 7,07 triliun," terang mantan Bupati Belitung Timur ini.
Ahok menerangkan, Rencana Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari Pajak Daerah sebesar Rp 38,37 triliun, Retribusi Daerah sebesar Rp 980 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 990 miliar dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp 5,06 triliun.
Sedangkan, untuk Dana Perimbangan berasal dari Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 11,40 triliun, Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp 275,63 miliar.
"Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berasal dari Hibah untuk MRT sebesar Rp 4,55 triliun, kemudian Transfer untuk Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi serta dana BOS sebesar Rp.2,51 Triliun," tutup Ahok.
Angka ini menurun dibandingkan proyeksi APBD yang dilakukan pada Oktober 2014 lalu. Ketika itu, Pemprov memperkirakan APBD DKI 2015 mencapai Rp 76,9 triliun atau meningkat 5,89 persen dari total nilai APBD DKI 2014 yang mencapai Rp 72,9 triliun.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca SelengkapnyaAPBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca SelengkapnyaKendati begitu, angka ini masih lebih kecil dibandingkan dengan pagu defisit APBN 2024.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca SelengkapnyaBPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis
Baca SelengkapnyaAPBN pada bulan Oktober mengalami defisit Rp700 miliar atau 0,003 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca SelengkapnyaPras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca SelengkapnyaMeski mengalami defisit, kinerja APBN selama Agustus diklaim mengalami perbaikan.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan soal anggaran Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca Selengkapnya