Ahok tuding BPK main proyek lahan di Pulomas

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai penyalahgunaan aset pemerintah yang sebelumnya disewakan swasta ada sangkut paut keterlibatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satunya aset pemerintah di daerah Pulomas Jakarta Timur.

"Itu enggak heran. Kalau mengajukan ke pengadilan bisa menang atau tidak, saya juga bisa lihat orang BPK main juga," kata lelaki yang akrab disapa Ahok itu, saat ditemui di Balai Kota Jakarta Pusat pada Selasa (14/7).

Dia menambahkan kasus penyalahgunaan lahan sulit diselesaikan melalui jalur Pengadilan Negeri Jakarta. Karena, Ahok menemukan keberadaan mafia hukum di sana.

"Ada mafia pengadilan, kamu nggak ada surat di pengadilan DKI dan nggak bisa memberikan surat yang asli dan hanya ada fotokopian. Terus hakim putusan kamu menang. Lucu nggak tuh," ungkap Ahok kepada awak media.

Ahok menuding kecurangan tersebut terjadi karena ada persekongkolan antar pihak pengadilan, BPK dan perusahaan swasta. Kata dia, saat Gubernur Sutiyoso menjabat ada masalah alih fungsi aset pemerintah daerah Kuningan Jakarta Selatan.

"Yang di Kuningan di jual-jualin ke grup Bakrie, tapi tidak jelas perjanjiannya seperti apa. Jualnya ke LKPP dan KPK, ngajak perusahaan Pertamina lagi," terangnya.

Sebelumnya, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, DPRD melakukan inspeksi mendadak ke PT Korea World Center Indonesia (KWCI) di Jalan Kayu Putih Raya No. 1, Pulomas, Jakarta Timur, Senin (13/7).

Sidak dilakukan karena adanya laporan masyarakat yang diterima terkait aset pemprov yang disewa swasta, namun disalahgunakan. Awalnya, aset pemerintah itu akan dibangun pusat kebudayaan Korea. Namun kenyataannya, lahan seluas 2,1 hektare ini digunakan demi kepentingan komersil. Berupa pasar swalayan, kafe, dan live music misalnya.