Ahok tuding DPRD ngotot paksakan usulan APBD di rapat mediasi
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau kerap disapa Ahok menyangkal meluapkan amarahnya pada akhir rapat mediasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD di Kementerian Dalam Negeri hari ini. Dia juga menolak disebut pertemuan itu berakhir karena dia emosi meminta penjelasan soal UPS.
Ahok mengatakan justru Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, meminta rapat itu dihentikan. Dia menambahkan, Taufik merasa pesimis mediasi dapat dilanjutkan karena tidak ada titik temu. Sebab Ahok berkeras enggan berkompromi supaya menerima usulan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah versi DPRD.
"Pak Taufik bilang, 'Kalau kayak gini enggak mungkin ketemu.' Dia maksa mau masukin versi dia, menurut kita sudah enggak. Dia juga marah pada kita karena kumpulin SKPD, tanda tangan mana yang sah dan tidak sah. Ya saya kan mesti tanya dong mana yang bohong, benar enggak?" kata Ahok kepada awak media di Balai Kota Jakarta, Kamis (5/3).
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Apa yang dikritik Golkar dari Anies soal Pilgub DKI? Dia mempertanyakan, apakah ada partai yang mau mengusung Anies di Pilgub Jakarta.
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Kenapa Golkar pertanyakan Anies maju di Pilgub DKI? 'Tapi tentu kan kita tahu bahwa majunya seseorangan menjadi kepala daerah itu kan harus mendapatkan dukungan dari partai politik, pertanyaannya adalah tentu dari partai mana gitu ya,' kata Ace, saat diwawancarai di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/5).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
Namun, mantan Bupati Belitung Timur menyatakan Jakarta harus punya APBD. Sebab bila tidak disahkan maka Pemprov DKI Jakarta akan kesulitan karena tidak dapat menerima pemasukan dan melakukan kegiatan pembelanjaan. Alhasil jika hal itu terjadi maka proses pembangunan proyek-proyek di Jakarta akan terhenti.
"Yang jelas Jakarta harus punya APBD. Kalau enggak ada APBD enggak boleh nerima pemasukan dong, enggak boleh pengeluaran," tutup Ahok. (mdk/ary)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Walaupun keputusan akhirnya tetap akan berada di Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca SelengkapnyaAhok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan siap maju Pilkada
Baca SelengkapnyaNamun dari hasil temuan di lapangan dan menyikapi aspirasi warga, Hasto klaim banyak yang kehilangan Ahok.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP: Peluang Usung Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta Gembos
Baca SelengkapnyaPercepatan waktu pelaksanaan Pilkada 2024 ini dinilai akan memicu kompleksitas masalah hukum, dan politik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menantang Partai Keadilan Sejahtera untuk mengusung Ahok.
Baca SelengkapnyaAhok menyerahkan keputusan pencalonan Pilkada Jakarta kepada Tim Desk Pilkada DPP PDIP, Sekjen PDIP dan nantinya akan diputuskan oleh Megawati Soekarnoputri
Baca SelengkapnyaSofwan Dedy Ardyanto menekankan, metode atau tata cara pembahasan sebuah undang-undang lebih penting dari pada substansinya.
Baca SelengkapnyaPutusan MK itu bakal dibahas PDI Perjuangan dalam rapat digelar di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/8).
Baca SelengkapnyaMahfud MD kesal dengan langkah Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ngebut bahas RUU Pilkada setelah adanya putusan MK
Baca SelengkapnyaRUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR
Baca Selengkapnya