Ahok: Tugas kami sediakan transportasi massal lebih baik
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menetapkan pelarangan motor melalui Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat. Namun ini bukan berarti, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melarang pembelian motor.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, pihaknya tidak dapat menghentikan konsumsi warga terhadap kendaraan bermotor. Sebab Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan tarif progresif untuk pajak kendaraan bermotor.
"Kami tidak berhak. Lagi pula kamu beli motor terus gak apa-apa kok, kan bayar pajak. Kecuali gak bayar pajak," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/12).
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kenapa pemilik rumah harus bayar pajak? Namun, berbeda halnya saat Anda sudah memiliki rumah sendiri. Sebagai pemilik rumah, Anda memiliki kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya.
-
Kenapa ada program pemutihan pajak sepeda motor? Pemutihan pajak kendaraan ini berada di bawah wewenang pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan terhadap pajak serta meningkatkan pendapatan daerah.
Tidak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga berkewajiban untuk menyediakan parkir. Sebab, yang menjadi tugas pokok Pemprov DKI Jakarta adalah menyediakan transportasi massal. Sehingga warga dapat beralih dari kendaraan pribadi.
"Saya gak ada kewajiban menyediakan parkir motor untuk anda. Tugas kami adalah menyediakan transportasi massal yang lebih baik," tegas Ahok.
Dia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan sosialisasi untuk aturan ini. Menurutnya pelarangan motor tetap harus dilakukan.
"Pokoknya Jakarta mesti larang motor pokoknya harus dipaksain. Karena gak ada teorinya. Kalau larang motor harus dipelajarin kan. Di seluruh dunia gak ada teorinya larang motor. Paksa aja untuk naik bus," tegasnya.
Dia menambahkan, kebijakan yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta lebih bijak dibandingkan negara lain yang menerapkan peraturan yang sama. Sebab tetap ada solusi yang diberikan, tidak hanya larangan.
"Malah di beberapa negara nggak sediakan bus gratis. Kami sediain bus gratis kaya gitu (bus tingkat)," ungkap mantan Bupati Belitung Timur ini.
Kebijakan pembatasan lalu lintas sepeda motor tersebut akan diberlakukan setiap hari, termasuk hari libur selama 24 jam, dan tidak berlaku bagi sepeda motor yang merupakan kendaraan dinas oprasional petugas.
Pengguna sepeda motor yang ingin memanfaatkan layanan bus tingkat gratis ini dapat menunggu di halte-halte bus yang tersedia sepanjang rute. Rute bus tingkat gratis direncanakan akan dilayani oleh armada yang beroperasi mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB dengan estimasi waktu tunggu 10-15 menit per bus. (mdk/did)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cak Imin menilai pemerintah harus mampu memastikan akses transportasi yang memadai dan terjangkau bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, jangan sampai negara melihat masyarakat sebagai konsumen untuk seluruh urusan.
Baca SelengkapnyaSangat disayangkan jika dukungan tersebut jadi dalih untuk memaksa masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mengatakan, saat ini penerbitan SIM masih akan dikenakan PNBP. Sebab, negara masih membutuhkan biaya dari pungutan PNBP untuk kegiatan pembangunan.
Baca SelengkapnyaKebijakan tersebut diterapkan sebagai langkah preventif untuk menghindari kejadian tidak diinginkan seperti kehilangan motor.
Baca SelengkapnyaPenikmat simpul ekonomi baru itu adalah para pengusaha kecil dan menengah.
Baca SelengkapnyaAhok bahkan mengomentari kebijakan Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan terkait pergantian nama jalan di ibu kota.
Baca SelengkapnyaAhok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!
Baca Selengkapnya