Follow
Ahok ubah uang operasional RT/RW, Rp 10 ribu per laporan warga
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, akan mengubah sistem pemberian uang operasional bagi ketua Rukun Tetangga atau Rukun Warga di setiap daerah di Jakarta.
Perubahan sistem ini disesuaikan dengan program Smart City yang digagas Basuki. Menurut Ahok, sapaannya, uang operasional yang diberikan kepada RT dan RW nantinya akan ditentukan berdasarkan laporan masyarakat yang mereka tindak lanjuti.
Ahok menjelaskan, setiap laporan dari para RT dan RW akan ditindak lanjuti pihak Pemprov melalui aplikasi berbasis Android bernama Qlue.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI untuk menambah RTH? Pemprov DKI kini tengah mencanangkan program “Penataan Kawasan Unggulan“ untuk menambah opsi peningkatan jumlah dan luas RTH di Jakarta.
-
Bagaimana warga RW bisa menggunakan anggaran tersebut? 'Terjadi perdebatan. Ini duit dari pak gubernur mau diapain? Apa ngurusin selokan? Apa bikin gerbang? Apa bikin modal UMKM warga RW-nya?' sambung RK.
-
Bagaimana Pramono-Rano berencana meningkatkan pendapatan Jakarta? Pramono mengatakan, Jakarta tidak boleh lagi bergantung dari retribusi Jakarta harus punya sumber pendapatan baru. 'Saya akan buat Jakarta Funding. Saya yakin APBD Jakarta cukup dana akan saya buat lebih sehat dan transparan,' kata Pramono.
-
Bagaimana Jasa Raharja meningkatkan pendapatannya di tahun 2022? Di sisi pendapatan, Jasa Raharja berhasil menorehkan kinerja positif dengan catatan pertumbuhan pendapatan sebesar 6,94 persen yakni Rp5,9 triliun pada tahun 2021, menjadi Rp6,4 triliun di tahun 2022.
-
Bagaimana RTH di Jakarta bisa membenahi lingkungan? Program yang ditujukan di setiap kelurahan ini bisa menjadi batu loncatan untuk membenahi dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup di kawasan permukiman padat.
-
Bagaimana DKI Jakarta membuat program Kelurahan Sadar Hukum? 'Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,' tambahnya.
"Malahan ada RT/RW yang kita urus. Kita lagi dorong RT/RW wajib lapor, jadi uang operasionalnya dari situ. Jadi Rp 10 ribu per laporan," kata Ahok di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, Selasa (6/10).
Selanjutnya, menurut Ahok, melalui aplikasi Qlue ini, Pemprov DKI Jakarta lebih mudah dalam memonitoring kinerja para pejabat daerah, mulai dari wali kota, camat, lurah bahkan sampai ke tingkat RT.
"Bagus, justru kita bisa periksa semua laporan-laporan mereka, dia bisa kita lihat kan, intinya gimana, kita bisa lihat. Yang pasti kalau dia nggak mau lapor atau (respon pengaduan masyarakat) kita pecat," jelas Ahok.
Untuk diketahui, Pemprov meluncurkan aplikasi berbasis Android bernama Qlue. Qlue merupakan aplikasi yang dapat digunakan warga Jakarta untuk mengajukan keluhan, saran atau kejadian apapun yang dialaminya kepada Pemprov DKI Jakarta.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ridwan Kamil mengusulkan anggaran di setiap RW diberikan Rp100-Rp200 juta
Baca Selengkapnya
Ahok ingin agar RT/RW ke depannya bisa mengikuti konsepnya sewaktu dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Pramono juga ingin memasang CCTV di seluruh sudut Jakarta.
Baca Selengkapnya
Duit tersebut berasal dari program Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROPE)
Baca Selengkapnya
Menurut Ridwan, urusan di Jakarta terlalu luas untuk diputuskan hanya melalui Balai Kota atau di tingkat gubernur.
Baca Selengkapnya
Juru Bicara (Jubir) RIDO, Juwanda mengatakan insentif bagi pengurus RT RW dan anggaran Rp100 juta hingga Rp200 juta ke RT dan RW.
Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil mengatakan, program seperti ini bukan hal baru.
Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil menjamin bakal mewujudkan anggaran senilai Rp100-Rp200 juta untuk setiap RW di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Pramono mengingatkan bahwa persoalan besaran anggaran sudah diatur dalam Undang-Undang.
Baca Selengkapnya
RK mengaku gagasannya itu juga pernah diterapkan saat dirinya didapuk menjadi Gubernur Jawa Barat.
Baca Selengkapnya
Ahok pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada 2014 silam
Baca Selengkapnya
Bendahara umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni menilai usulan Ridwan Kamil masuk akal.
Baca Selengkapnya