Ahok yakin ICW punya bukti lapor kepala BPK DKI soal tanah sengketa

Merdeka.com - Kepala BPK DKI berinisial EDN dilaporkan Indonesian Corruption Watch (ICW) ke Komisi Kode Etik BPK. EDN dilaporkan karena diduga menyalahgunakan wewenangnya untuk mencari keuntungan dengan menawarkan lahan miliknya yang berstatus sengketa ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Lahan yang dimaksud adalah lahan di tengah area TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Lahan sudah lama dibelinya dengan harga murah.

Ketika dimintai tanggapan mengenai alasan ICW melaporkan EDN, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, enggan berkomentar banyak. Ia menyerahkan kepada ICW yang mempunyai bukti kuat atas pelaporan itu.

"Kamu tanya ICW deh mereka lebih punya data. Kalau Sumber Waras saya berani debat, kalau ini masuk penjara," ujar Ahok, sapaannya, di Balai Kota, Jakarta, Rabu (11/11).

Tapi, kata Ahok, tak mungkin ICW melaporkan andai kata tak ada bukti keterlibatan EDN. Informasi yang didapat soal lahan TPU itu, lanjut Ahok dibeli saat belum di-bea balik nama.

"Yang pasti memang ada bagian taman untuk rekomendasi untuk bayar. Katanya, saya gak ada bukti ya, katanya itu dia (EDN) yang beli waktu belum balik nama," papar dia.

"Staf BPK datang terus desak untuk bayar. Kalau saya izinkan bayar pasti saya masuk penjara. Kita punya data pernah kita bayar tahun 79," sambung dia.