AJI Jakarta: Upah Layak Jurnalis Sebesar Rp8 Juta
Merdeka.com - Pemerintah DKI Jakarta telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2020 sebesar Rp4.267.349,00.
Atas dasar inilah, Aliansi Jurnalis Independen Jakarta, telah melakukan survei sejak November 2019, untuk melihat kebutuhan jurnalis, agar memiliki upah layak. Di mana, dari hasil kajiannya ditetapkan upah minimum jurnalis sekitar Rp8 juta.
"Tahun ini upah layak jurnalis Rp8.793.081,00," kata Afwan Purwanto, Sekretaris AJI Jakarta, dalam keterangannya, Senin (27/1).
-
Kenapa Poltracking survei berdasarkan penghasilan? Lembaga survei Poltracking Indonesia mengungkapkan peta persebaran kekuatan elektabilitas setiap pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) berdasarkan penghasilan.
-
Siapa yang diminta membayar pungutan Rp10 juta? Miris, seorang warga yang hidup di bawah garis kemiskinan di Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, batal menerima bantuan bedah rumah dari pemda setempat.Bukan tanpa alasan warga bernama Ahmad Turmudzi (49) itu tidak jadi mendapatkan bantuan renovasi. Sebab, agar perbaikan bisa dilaksanakan dirinya diduga harus membayar uang pungutan sebesar Rp10 juta.
-
Apa tujuan kenaikan UMP Jakarta? Tujuan Kenaikan UMP Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengungkapkan bahwa tujuan dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah untuk menjaga kesejahteraan pekerja di berbagai sektor.
-
Bagaimana cara penetapan UMP Jakarta? Selain itu, penetapan UMP DKI Jakarta 2025 juga telah melalui rapat bersama dengan berbagai pihak terkait dan Dewan Pengupahan Daerah pada tanggal 9-10 Desember 2024.
-
Berapa UMP Jakarta di tahun 2025? Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, mengungkapkan bahwa UMP 2025 di DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp5.396.761.
-
Bagaimana survei ini dilakukan? Survei dilakukan di seluruh Indonesia melibatkan 1.262 responden secara nasional, dan 4.000 responden di Jawa.
Menurut dia, angka itu mempertimbangkan beberapa komponen hidup layak yang diatur dalam penentuan UMP pemerintah dan kebutuhan tambahan lain jurnalis.
"Seperti makan, pakaian, rumah, perangkat elektronik, kebutuhan lain, dan tabungan," jelas Afwan.
Menurut dia, dalam survei tersebut ada 144 jurnalis dari 37 media yang mengikuti survei ini. Dalam survei tersebut, AJI Jakarta menemukan ada 28 jurnalis yang mendapatkan upah di bawah atau sama dengan Rp4 juta dari berbagai jenis media TV dan online.
"Nantinya dengan survei ini, AJI Jakarta akan melakukan pendekatan persuasif, khususnya kepada para pemilik media yang belum memberikan upah sesuai UMP DKI Jakarta," ungkap Afwan.
Menurut dia, upah yang belum memenuhi standar ini tentu akan menjadi petaka jika pemerintah mengesahkan RUU Omnibus Law atau RUU Cilaka (Cipta Lapangan Kerja) yang bisa mempengaruhi lebih dari 79 undang-undang, termasuk UU Pers dan UU Ketenagakerjaan.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Besaran upah pekerja di Jakarta masih tak sebanding dengan kenaikan laju inflasi.
Baca SelengkapnyaGaji UMR DKI Jakarta saat ini sebesar lebih kurang Rp5 juta sudah cukup ideal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari per bulan.
Baca SelengkapnyaRata-rata upah buruh pada Agustus 2023 sebesar Rp3,18 juta.
Baca SelengkapnyaApalagi kondisi perekonomian Indonesia saat ini mengalami deflasi 5 bulan berturut turut. Hal itu menandakan bahwa ekonomi dalam negeri sedang lesu.
Baca SelengkapnyaJakarta menjadi kota dengan biaya hidup tertinggi pertama di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSurvei Biaya Hidup 2022 mencatat sepuluh kota di Indonesia dengan biaya hidup termahal per bulannya.
Baca SelengkapnyaPengeluaran terbesar lainnya ada di komoditas operasional kendaraan seperti bensin.
Baca SelengkapnyaUMR Jakarta 2024 ditetapkan hanya sebesar Rp5.067.381. Artinya, masih terdapat selisih keuangan yang cukup tumpang antara pendapatan dan pengeluaran.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta telah menetapkan UMP 2024 di Jakarta sebesar Rp5,06 juta.
Baca SelengkapnyaART memiliki hak seperti mendapatkan gaji sesuai dengan perjanjian, mendapatkan perlakukan yang baik dari pengguna ART.
Baca SelengkapnyaBerjubah hakim dan berpeluh keringat, mereka menuntut kenaikan gaji dan fasilitas.
Baca SelengkapnyaForum hakim Indonesia menggelar 'Gerakan Cuti Bersama Hakim Se-Indonesia' pada 7-11 Oktober 2024. Ini protes dari para hakim karena gaji tak naik 12 tahun
Baca Selengkapnya